inijabar.com, Jakarta- Corporate Secretary PT.Jakarta Propertindo (Jakpro) Syahcrial menjelaskan terkait informasi tidak berfungsi nya WBS (Whistle Blowing System) yang dimiliki Jakpro.
"Masih aktif kok (WBS.red), namun kalau disebut susah diakses saya akan cek dulu,"ungkapnya melalui sambungan selular pada inijabar.com. Kamis (13/10/2022)
Syachrial menyebut jika ada pengaduan dari publik tentang kinerja internal Jakpro, sudah ada kanal (saluran) nya atau unit nya dan masyarakat juga bisa melaporkan jika ada informasi atau aduan.
"Kita juga kan punya unit-unit yang sudah dipersiapkan untuk menerima informasi atau aduan dari masyarakat. Kalau WBS selama ini juga seringkali aduannya lebih ke menghakimi individu tanpa data yang lengkap,"ungkapnya.
[cut]
Dirinya juga meluruskan terkait isu pergantian Direktur Keuangan (Dirkeu) LRT Jakarta Adrian Rusmana yang diganti oleh Sahurdi.
"Iya itu (pergantian) hal biasa dan tidak ada hubungannya dengan politik. Apalagi dikait-kaitkan dengan pergantian Gubernur Jakarta. Bagi kita sih itu pergantian hanya penyegaran saja,"kata Syahcrial.
Dirinya mengakui bahwa Dirkeu LRT Jakarta sebelumnya yakni Adrian Rusmana merupakan sosok yang baik dan saat keuangan LRT Jakarta dipegang Adrian kan cukup bagus. Begitu pun soal penggantinya Sahurdi merupakan sosok yang sudah berpengalaman termasuk saat di Jakpro.
[cut]
"Pak Adrian itu cukup bagus kan saat menjadi Direktur Keuangan di LRT Jakarta. Begitupun Pak Sahurdi saat di Jakpro juga menangani bidang yang ada kaitannya dengan keuangan. Jadi pergantian tersebut hanya penyegaran saja kok,"tandasnya.
Syachrial juga menambahkan, jika ada pergantian 20 kepala divisi di Jakpro juga merupakan langkah penyegaran saja bukan politis.
"Kalau politis pasti diganti semua dong. Tapi ini kan hanya satu dua orang direksi saja,"tegasnya.
Sekedar diketahui, PT.LRT Jakarta merupakan salah satu anak perusahaan Jakpro. Pada Senin 10 Oktober 2022 ada pergantian Direkrur Keuangan PT. LRT Jakarta dari Adrian Rusmana kepada Sahurdi.
Pergantian tersebut ada yang menilai berbau politis mengingat jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan habis pada 16 Oktober 2022.(*)
.
