 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putero. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putero menyoroti fungsi dan peran satgas Pamor (Pamantauan Monitoring) di setiap kelurahan termasuk kader posyandu, terlebih di tengah cepatnya kemajuan digitisasi saat ini.
Tugas Pamor, merujuk Peraturan Walikota (Perwal) nomor 23 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perwal no 65 tahun 2017 tentang Pamor. Di situ disebutkan tentang deteksi dini pelayanan dasar masyarakat melalui pembentukan Satgas Pamor Kota Bekasi.
Politisi asal PKS ini menegaskan, tugas Pamor yakni monitoring dan pemantauan terkait layanan publik, pengumpulan data-data dan pengukuran kemajuan objektifitas program di masing-masing RW.
"Hal itu sangat normatif, apakah setiap RW perkembangan harian atau bulanan dapat di pantau oleh satu orang Pamor,"ucap nya. Rabu (2/11/2022)
[cut]
"Di samping kita sudah memasuki era digital dimana laporan-laporan yang diberikan dengan foto bahkan lebih cepat dengan tertulis artian dengan laporan fisik. Lalu laporan Pamor seperti apa yang menyebabkan tantangan paling besar sekarang akan berkurang pekerjaan bersifat manual di era transisi digital ini,"tutur nya saat di wawancarai awak media via telepon
Mantan Ketua DPRD Kota Bekasi ini juga menyatakan, efektivitas pemantauan manual harus dirubah menunju berbasis digital. Seperti melaporkan dengan data informasi digital dalam sistem.
"Ini menjadi tugas Plt Walikota Bekasi terkait tugas Pamor kedepannya. Disamping peningkatan kapasitas kemampuan Pamor menghadapi era digital. Sehingga mereka dapat melakukan tugas pelaporan setiap RT/RW untuk menuju era digital,"tandasnya.
Banyak hal, kata dia, yang perlu dilakukan menghadapi era digital ini dengan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti adanya komputerisasi di setiap titik RW dan juga Posyandu.
[cut]
Pria yang akrab disapa Bang Choi ini menyinggung soal pontensi pungli (pungutan liar) perlu perbaikan dalam SOP (standar operasional prosedur) Pamor, dimana layanan akses kependudukan itu harus tetap dilakukan di ruang terbuka yaitu di kelurahan, di kecamatan atau di mall pelayanan publik.
"Jadi tidak di ruang privat personal, yang akan membuka ruang kesempatan pungutan liar yang akan menggerus budaya integritas yaitu mencegah munculnya pungli dari setiap administrasi kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah daerah,"ujarnya.
"Ini (pencegahan pungli) harus menjadi bagian peran Pamor kedepannya termasuk layanan publik seperti kelurahan dan kecamatan harus transparan disampaikan. Seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan mencetak E-KTP agar mencegah komplen masyarakat untuk mendeteksi berapa lama akan terselesaikan pengurusnya tersebut,"tutur Choiruman.
Selain Pamor, Bang Choi juga menyinggung saoal Posyandu yang membutuhkan komputer untuk bisa mengelola data manual menjadi digital.
"Kader posyandu pun membutuhkan komputerisas untuk menyampaikan laporan dan data-data di dalam era digital ini, tidak lagi secara manual di buku,"ucapnya.
[cut]
"Kita simpulkan, belum adanya respon dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan komputer yang memungkinkan laporan dapat di kirimkan secara digital. Hal tersebut menjadi permasalahan kita saat ini,"sindirnya.
Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kata dia, belum juga ada respon untuk kebijakan yang berlaku pengadaan maupun mendorong peningkatan fasilitas digital.
"Persoalan ini perlu dievaluasi bagaimana persiapan dengan pengadaan komputerisasi ini di kelurahan, kecamatan dan puskesmas menjadi penting dan krusial tidak hanya di pemerintahan tetapi dilayanan publik dan kesehatan di Posyandu," tandasnya.
Pamor dibentuk oleh Wali Kota Bekasi saat itu Rahmat Effendi yang memberdayakan mayoritas tenaga kerja kontrak (TKK).
Rahmat Effendi saat itu menyebut Pamor adalah garda terdepan menjadi pelayan warga yang ditempatkan di setiap RW masing-masing dalam bentuk informan pengelolaan administrasi dari Kelurahan, sumber informasi dan jembatan
Pamor, kata dia, harus memiliki penyajian proses bertindak cepat dan tepat serta tanggap, karena sebagai aparatur yang melekat pada instrumen wajib memiliki disiplin yang kuat baik bekerja secara baik dalam memenuhi yang akan kita capai dari visi misi Kota Bekasi.(firman)
