.jpg)
inijabar.com, Kota Bekasi- Cerainya kepemilikan PDAM Tirta Bhagasasi, antara milik Kabupaten Bekasi dan Pemkot Bekasi tinggal menghitung hari. Kabarnya tunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri.
Perjalanan akuisisi ini membutuhkan waktu hampir 3 tahun. Terhitung sejak anggota dewan 2019-2024 dilantik.
Kini Pemkot Bekasi hanya fokus meningkatkan peran dan fungsi PDAM Tirta Patriot yang telah menjadi Perumda Tirta Patriot ini menjadi salah satu pemasok PAD andalan Pemkot Bekasi.
Nada pesimis pun banyak dilontarkan sejumlah kalangan terhadap kemajuan Tirta Patriot ini diantaranya, selain personalia jajaran direksi nya disi kalangan aktifis politik yang banyak diragukan kemampuan mengelola bisnis air minum.
Kekhawatiran publik juga akan nasib Tirta Patriot kedepannya malah menjadi bangkrut setelah pemisahan aset dilakukan. Hal ini juga dirasakan oleh para wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi.
[cut]
.jpg)
Salah satunya disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, H Bambang Supriyadi, atau yang akrab disapa Jibang ini.
"Memang banyak hal yang harus dibereskan dan dikomunikasikan. Hitungannya gak semudah cerai di KUA. Karena banyak aset dan persoalan yang harus diselesaikan," ungkap politisi asal PPP ini. Senin (12/12/2022) malam.
Menurut Jibang, persoalan pasca akuisisi itu pertama terkait pelayanan terhadap konsumen.
"Dengan bertambahnya konsumen, apakah Tirta Patriot mampu?. Sementara dengan 80 ribu saja masih minus di mana-mana. Apalagi citra Bhagasasi dalam pelayanan di masyarakat juga sangat negatif," ungkap Jibang.
Selain itu, kata Jibang, adalah terkait jaringan pipa yang sudah tertanam hampir 20 tahun. Pasti sudah mengalami korosif dan membutuhkan pemeliharaan serta biaya.
[cut]
.jpg)
"Kemampuan direksi Tirta Patriot yang mengelola jaringan untuk 80 ribu aja masih runyam dan banyak persoalan. Bagaimana dengan aset yang diberikan oleh Bhagasasi dan sudah tertanam selama 20 tahun? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 80 ribu jaringan?," tanya Jibang.
Dirinya justru mempertanyakan kesiapan Perumda Tirta Patriot terkait pasca akuisisi. Selain masalah pembagian konsumen, juga yang harus dipikirkan oleh jajaran direksi Perumda Tirta Patriot adalah terkait bahan baku dan soal pipa yang sudah korosif.
"Saya kira dengan persoalan yang ada sekarang saja. Jajaran direksi belum mampu membereskan bisnis air dan bahan bakunya. Apalagi kalau ditambah beban jaringan dan konsumen. Apa yang bisa dilakukan mereka? Apalagi Plt Dirut yang masih baru," papar Jibang.
Seperti diketahui bahwa Tirta Bhagasasi akan dilakukan akuisis, aset dan konsumen yang masuk wilayah kota akan dikelola oleh Perumda Tirta Patriot. Sedangkan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi akan dikelola PT Tirta Bhagasasi. Saat ini, konsumen yang dikelola Tirta Patriot sekitar 80 ribu, jika terjadi akuisisi maka akan bertambah sampai 120 ribu pelanggan.
"Pelayanan Tirta Patrio masih minim. Belum maksimal, pengelolaan aset juga masih bermasalah. Saya kira ini tantangan direksi Tirta Patriot. Mampu nggak?," tanya Jibang.
[cut]
.jpg)
Komisi III yang bertugas mengawasi BUMD dan pendapatan asli daerah, menurut Jibang, akan terus mengawasi perjalanan bisnis air yang dikelola Tirta Patriot. Bahkan jika perlu sesuai Raperda Pengelolaan BUMD, jika masih merugi. Komisi III akan mengusulkan untuk menutup atau mengganti pengelola kepada pihak ketiga.
"Saya kira, semua dewan khususnya Komisi III tidak akan main-main dengan uang rakyat yang digelontorkan di Tirta Patriot. Selain melayani masyarakat dalam bidang air, Tirta Patriot juga harus dapat menguntungkan dan memberi PAD. Kalau merugi dan sesuai Raperda yang tengah dibahas, kita akan usulkan tutup atau pihak ketiga kan," pungkas Jibang.(*)
