 |
| Terdakwa ASN kasus dugaan penyerobot lahan tengah menjalani sidang perdana di PN Bekasi |
inijabar.com, Jakarta- Terkait kabar pasang badannya Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang menjadi jaminan untuk penangguhan penahanan pada 5 Terdakwa ASN kasus penyerobotan lahan di Jatibening Pondok Gede menuai tanggapan dari publik.
Salah satunya dari Pakar Hukum Universitas Trisakti DR. Abdul Fickar Hadjam.SH dikatakan, bahwa Walikota atau kepala daerah sebagai pribadi boleh jadi jaminan, tapi sebagai pejabat daerah tidak bisa.
“Walikota itu sebagai pribadi boleh jadi jaminan, tapi kalau sebagai pejabat daerah tidak bisa,” tegas Fickar seperti dilansir Matafakta.com, Jumat (10/3/2023).
Untuk itu, kata Fickar, Plt Walikota Bekasi yang jadi jaminan ke-5 orang ASN yang dimaksud tersebut haruslah dicek kebenarannya sebagai pribadi atau posisinya sebagai pejabat daerah.
[cut]
“Kalau dari pernyataan melalui video yang viral menunjukan posisi sebagai pejabat daerah. Meski begitu harus dipastikan pribadi atau pejabatnya tanyakan ke Jaksanya,” tandas Fickar.
Seperti diberitakan, Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto jadi jaminan 5 orang ASN kasus penyerobotan tanah seluas 1 hektare di wilayah Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
Ke-5 terdakwa yakni, Derry Rismawan (Pejabat di Kecamatan Bekasi Selatan), Chaerul Anwar (pensiunan eks Camat Pondokgede), Abdul Rochim Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif sebagai PPAT, Encep Suherman pembeli tanah (pengusaha) dan Ilyas sebagai Tokoh Masyarakat.
Sebelumnya ke-5 orang terdakwa yang kini duduk dikursi pesakitan PN Kota Bekasi tersebut ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi.
[cut]
“Pemkot Bekasi memberikan jaminannya bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan hal ini menjadi fokus perhatian kami,” terang Plt Walikota Kota Bekasi, Tri Adhianto.(*)
