 |
| Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto |
inijabar.com, Kota Bekasi - Mangkaraknya pembangunan sejumlah pasar induk di Kota Bekasi, mengusik kepedulian Murfati Lidianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi.
Menurut Murfati, pembangunan pasar dalam program revitalisasi pasar yang digaungkan sejak 2019 itu hingga kini masih belum berjalan. Malah dinilai bnyak merugikan rakyat, khususnya para pedagang.
"Revitalisasi masih menyisakan dua pasar yang masih bermasalah. Pasar Kranji dan Bantargebang," kata Murfati.
Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa Komisi 3 lebih konsen bagaimana pembangunan pasar Kranji bisa segera selesai. Karena bisa mendatangkan pendapatan daerah.
[cut]
"Kalau sudah selesai, pastinya akan segera masuk PAD restribusi pasar yang lebih tinggi dari sekarang. Kami harap pembangunan itu dipercepat, agar jangan terlalu lama mangkraknya. Selain merugikan pedagang, juga potensi pendapatan daerah akan berkurang," ujar Murfati.
Jika ada permasalahan, kata politisi Gerindra ini, sebaiknya dicari solusi terbaik tanpa merugikan semua pihak, baik pengusaha, Pemkot Bekasi, terutama pedagang dan masyarakat.
Apabila terjadi permasalahan, Murfati, meminta pengembang dan Pemkot untuk kembali kepada perjanjian kerjasama (PKS) dan segera dicarikan solusinya.
"Jika ada persoalan, sebaikanya duduk bersama untuk menyelesaikannya. Istilahnya win win solution (solusi sama-sama menang) tanpa merugikan semua pihak. Kedepankan kepentingan pedagang dan masyarakat," pungkas Murfati.
[cut]
Sekedar diketahui, dalam pertemuan terakhir pada Senin (3/4/2023) Pemkot Bekasi masih mengejar kompensasi yang harus dibayar PT. Annisa Bintang Blitar (ABB) selama lebih dari 30 bulan sebesar Rp9,936.000.000, dan ini dianggap piutang oleh Pemkot Bekasi.
Sementara dalam pemahaman pihak PT.ABB, hal itu tidak ada diatur dalam PKS karena SPL (surat penyerahan lapangan) belum diberikan sebagai tanda dimulainya argo kompensasi, termasuk uraian besaran angka yang dibebankan ke Pt.ABB tidak memiliki perhitungan yang jelas.
Sementara Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mulai lentur soal besaran yang dianggap piutang. Bahkam dirinya menawarkan dua solusi yakni Pihak PT.ABB mengajukan penawaran kesanggupan membayar kompensasi yang dianggap piutang itu. Kedua dibentuk tim kecil untuk membahas kompensasi.(*)
