 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sebanyak tiga nama calon Penjabat (Pj) Walikota Bekasi sudah beredar di DPRD Kota Bekasi yang selanjutnya akan diparipurnakan untuk disahkan.
Selanjutnya usulan 3 nama tersebut diajukan ke Gubernur Jawa Barat dan setelah itu ditetapkan oleh Mendagrisebagai Pj Walikota menggantikan Plt Walikota Bekasi yang habis periodesasinya pada 20 September 2023.
Hal itu dikatakan Presidium Marhaen Indonesia Sahat P Ricky Tambunan pada inijabar.com. Kamis (4/8/2023)
Nama-namai calon Pj Walikota yang diusulkan DPRD Kota Bekasi adalah Koswara (Kadishub Jawa Barat), Marbun (Depdagri dan dr Kusnanto (Direktur RSUD Kota Bekasi Bekasi) yang nantinya akan di Paripurnakan pada tanggal 9 Agustus 2023 untuk kemudian diserahkan ke Guberbur Jabar.
Namun, kata Ricky, yang tidak kalah ramai nya dari soal figur personalia calon Pj Walikota. Isu yang hangat juga menarik untuk diangkat ke publik, bahwa dugaan adanya calon Pj titipan.
[cut]
Dititipkan oleh salah satu petinggi partai berkuasa yang deket dengan salah satu ketua umum partai nya.
"Praktik titip menitip ini, Mendagri diminta untuk menetapkannya dengan bijaksana,"ucap Ricky Tambunan.
Dia menduga bahwa, PJ. Walikota Bekasi ke depan akan ditetapkan Mendagri, hanya sebagai boneka dari salah satu partai besar.
"Untuk selanjutnya, tugas Pj Walikota Bekasi titipan itu membantu partai tersebut dalam Pileg dan Pilkada, guna memenangkan parpol tersebut, dan juga untuk memenangkan salah satu calon ketua partai besar itu untuk menjadi Walikota Bekasi November 2024,"ungkapnya.
Pj Walikota Bekasi tersebut, lanjut dia, akan membuat kebijakan-kebijakan yang di Kota Bekasi cenderung berpihak dan akhirnya bisa gaduh sama seperti kepemimpinan Plt Walikota Bekasi saat ini selalu gaduh.
[cut]
"Kita mau Pemilihan Umum umum, baik Pilres, Pilkada Kota dan Provinsi Jabar juga Pileg, PJ. Walikota Bekasi tidak berpihak,"ujarnya.
Ricky menyatakan, Pilkada kedepan akan bertugas menelorkan Walikota Bekasi yang mumpuni, yang bisa memimpin Kota Bekasi 5 Tahun ke depan.
"Jangan sampai keberpihakan Mendagri ini akan menimbulkan keberpihakan kepada salah satu parpol tertentu,"harapnya.
Mendagri, sambung Ricky, harus menjamin PJ. Walikota kedepan akan menelorkan pesta demokrasi yang adil dan berkualitas dan mengetahui budaya daerah, dan geografi Kota Bekasi sebagai daerah mayoritas Islam.
"Kita, tentunya tidak mau Walikota Bekasi kedepan kembali akan berurusan dengan KPK, sebab dua Walikota Bekasi sebelumnya bermasalah dengan KPK,"pungkas Ricky Tambunan.(*)
