Soal Koalisi Pilkada Kota Bekasi, PKB Utamakan Poros Koalisi Perubahan

Redaktur author photo
Sejumlah pengurus DPC PKB Kota Bekasi saat mengikuti acara Refleksi Pileg 2024 di kantor DPC PKB Kota Bekasi. Senin (18/3/2024).

inijabar.com, Kota Bekasi- Ketua DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Jawa Barat Syaiful Huda menyebut untuk koalisi di semua daerah di Jawa Barat mengacu pada poros koalisi nasional.

"Iya untuk koalisi di Pilkada daerah kita utamakan poros koalisi nasional dulu, PKS dan Nasdem. Namun jika kondisi di daerah berbeda PKB pun membuka pintu berkoalisi dengan partai lain. Dengan Gerindra, PDIP dan lainnya tergantung kondisi politik daerah nya,"ucapnya usai menggelar acara Refleksi Pileg 2024 di kantor DPD PKB Kota Bekasi. Senin (18/3/2024)

Syaiful Huda menyatakan, jika memungkinkan di Kota Bekasi berkoalisi dengan PKS dan Nasdem bisa saja. Nanti akan digodok dulu oleh pengurus DPC PKB Kota Bekasi.

"Bisa saja (Pilkada kota Bekasi dengan PKS dan Nasdem. Nanti akan digodok dulu oleh mas Rizky (ketua DPC PKB Kota Bekasi) dan teman-teman seperti apa kondisinya,"tutur Syaiful Huda.

Saat ditanya apakah akan berkoalisi juga dengan PDIP. Syaiful Huda menegaskan, bisa saja itu terjadi dan pihaknya membuka pintu lebar-lebar.

"Ya kita tunggu. PKB membuka pintu selebar-lebarnya. Pintu depan, pintu belakang, pintu dapur kita buka semua,"ujarnya enteng.

Terkait pencalonan kader PKB untuk di Pilkada Kota Bekasi. Syaiful Huda menegaskan, saat ini Kota Bekasi menjadi wilayah ke 5 di Jawa Barat yang kenaikan kursi nya signifikan.

"Jadi soal itu (calon Pilkada) kita lihat saja. Kota Bekasi ini kan wilayah ke 5 yang kenaikan suara PKB yang signifikan. Dari 1 kursi sekarang jadi 5 kursi,"ucapnya.(*)

Namun, kata Syaiful Huda, pola yang akan diterapkan di Pilkada akan meniru pola yang dilakukan Cak Imin. Jadi bukan mobilisasi massa tapi partisipasi massa.

"Pola kampanye Cak Imin dengan program Slepet Cak Imin itu kan ternyata bagus. Kita tawarkan gagasan pada masyarakat lalu diuji oleh masyarakat seiring gagasan itu ada perbaikan dan masukan dari masyakarat. Jadi bukan pola mobilisasi massa tapi partisipasi massa yang dilakukan,"ujarnya.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini