 |
| Ilustrasi |
LAJU pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam presentase angka, kerap dijadikan sebagai standar kesejahteraan masyarakat, padahal faktanya tidaklah sebanding dengan situasi riil di masyarakat. Seperti dilansir jabarprov.go.id Selasa, 7 Mei 2024 bahwa laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,93 persen (yoy) pada triwulan I - 2024.
Sementara Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat jumlah pengangguran di Jawa Barat sebanyak 1,79 juta orang pada Februari 2024, turun menjadi 217.000 orang dibandingkan Februari 2023.
Namun faktanya, banyak pabrik 'raksasa' yang bersifat padat karya tutup secara berjamaah, akibatnya sekitar 2.650 orang kena PHK di Jabar (cnbcindonesia.com, 08 Mei 2024).
Gagal Memotret Situasi Riil
Menurut Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak, sebagai pakar ekonomi Islam, bahwa angka-angka laju pertumbuhan ekonomi naik, tapi justru banyak kalangan merasa heran, karena di sisi lain masyarakat luas merasakan semakin sulit untuk mencari lapangan pekerjaan dan kemiskinan masih meluas.
[cut]
Hal ini disebakan problem mendasarnya adalah ketidakmampuan instrumen data atau parameter yang dimiliki telah gagal memotret situasi ekonomi riil di tengah masyarakat. Akibatnya akan berdampak sangat fatal dan bahaya bagi suatu negara, jika sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang memiliki cacat bawaan masih terus dipraktikkan.
Islam Sistem Sempurna
Berkaitan dengan hal ini, Islam sebagai suatu sistem sempurna memiliki parameter yang sangat riil, akurat dan sesuai situasi masyarakat. Sistem politik ekonomi Islam telah teruji dan dipraktikkan selama lebih dari tiga belas abad, bahkan berhasil melejitkan kesejahteraan masyarakat karena parameter yang digunakan memang tepat dan akurat.
Sistem ini memberikan jaminan individu per individu supaya mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya di dalam masyarakat tanpa melihat latar belakangnya sebagai warga negara, muslim atau nonmuslim, laki-laki atau perempuan, semuanya mendapatkan jaminan yang sama.
Bahkan, sistem politik ekonomi Islam tidak sekadar meningkatkan standar hidup atau produk domestik bruto sebuah negara dalam satu kesatuan, juga memberikan akses bagi semua rakyat dalam meningkatkan standar hidupnya.
Sistem politik ekonomi Islam memastikan setiap kebutuhan pokok individu per individu rakyat dapat dicapai. Juga dapat meraih kesejahteraan sesuai dengan kelayakan dan pandangan hidupnya masing-masing.
[cut]
Artinya, di dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, akan diberlakukan hukum-hukum syariat Islam, diantaranya dari aspek mikro dan ekonomi.
Secara mikro ekonomi, yakni mengatur transaksi yang dilakukan antar individu di masyarakat, yang melakukan muamalah, jual beli, bisnis, kerjasama atau syirkah, dan sebagainya.
Secara makro ekonomi, yakni pemberlakuan sistem moneternya, dengan penggunaan mata uang dinar dan dirham, pemberlakuan sistem fiskal berdasarkan prinsip syariat Islam, pengaturan distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat yang mengacu kepada syariat Islam, termasuk berbagai aturan dalam pengaturan ekonomi itu, seperti larangan melakukan riba, tidak menimbun harta, dan berbagai mekanisme lainnya.
Terdapat enam komponen kebutuhan hidup masyarakat yang bersifat pokok, baik terkait indidividu maupun kolektif, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesehatan.
Tiga kebutuhan pokok individu, meliputi sandang, pangan, dan papan. Pengaturannya dalam Islam adalah memastikan semua laki-laki dewasa yang mampu berkerja terserap dalam lapangan pekerjaan yang memadai.
Sehingga dengan pemberlakuan sistem makro dan mikro ekonomi syariah yang sangat sempurna, akan dipastikan semua rakyatnya sejahtera dengan mewajibkan semua laki-laki yang sudah mampu dan dewasa untuk bekerja. Maka problem pengangguran tidak dijumpai di dalam sistem Islam.
Sedangkan, perempuan dan anak-anak tidak pernah berada pada situasi yang memaksa mereka harus bekerja. Ketika pun perempuan bekerja, itu dilakukan dalam rangka mengamalkan ilmunya tanpa menelantarkan kewajiban utamanya di rumah.
[cut]
Bagi perempuan, anak-anak, orang cacat atau orang jompo yang tidak memiliki lagi sosok yang menanggung kebutuhan hidupnya dalam mencari nafkah, maka sistem Islam akan mendata mereka, memasukkannya dalam catatan administrasi negara untuk mendapat pemberian nafkah secara rutin.
Telah terbukti pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pemerintah dalam sistem kepemimpinannya membagikan nafkah kepada para janda perempuan setiap Sabtu, karena tidak ada lagi yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah. Itu diambil dari baitulmal, kas keuangan yang kokoh, sehingga mampu memberikan tanggung jawab pembagian nafkah kepada perempuan dan anak-anak dengan mekanisme langsung.
Adapun, untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, merupakan kebutuhan pokok yang bersifat kolektif, maka negara akan memenuhinya secara bebas biaya kepada semua anggota masyarakat, tanpa membeda-bedakan rakyatnya, muslim atau nonmuslim, anak-anak atau dewasa, semua diberikan layanan secara gratis yang dibiayai dari kas keuangan baitulmal.
Dari sini tampak parameter standar kesejahteraan yang digunakan dalam sistem Islam adalah orang per orang. Setiap orang pun bisa mengoreksi secara langsung jika standarnya tidak tercapai dan bisa dilihat indikator tersebut pada masing-masing orang. Tidak perlu menggunakan perhitungan yang sangat rumit sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang ternyata tidak berhasil memotret data riil di tengah masyarakat secara objektif.
Maka hanya sistem Islam yang mampu menyejahterakan tiap individu masyarakat secara adil dan merata.
Penulis : Ummu Fahhala- Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi
