 |
| Diskusi Publik Kajian Arah Kebijakan Pendidikan |
inijabar.com, Kota Bekasi- Mahasiswa STIAMI antusias mengikuti acara Diskusi Publik dengan tema Arah Kebijakan Pendidikan Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Kesetaraan Pendidikan yang dilaksanakan Reformis Kesetaraan Pendidikan yang merupakan Lembaga Kajian Kebijakan Publik.
Acara yang bertempat di Gedung Bussiness Develioment Center STIAMI Kota Bekasi pada Rabu (13/11/2024) dan menghadirkan narasumber Akademisi Fa'uzobihi, S.Pd.,M.Pd serta Calon Wakil Walikota Bekasi nomor urut 1 H.Sholihin dan Indra Prabhata, M.A sebagai moderator sekaligus inisiator acara.
Dalam pemaparan awal nya Indra Prabhata menyatakan, perlu nya dibentuk organ yang anggotanya ada dosen yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi kepada para orang tua dalam rangka peningkatan anak melanjutkan sekolah.
"Nanti organ tersebut akan bertugas mengeliminir stigma sulitnya faktor ekonomi dan optimisme orang tua melanjutkan anaknya ke jenjang pendidikan selanjutnya,"ujarnya.
Sementara itu, Calon Walikota Bekasi nomor urut 1 H.Sholihin menceritakan pengalamannya saat ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
"Saat mau sekolah/kuliah, difasilitasi oleh yayasan namun harus dukung parpol karena yayasan itu berafiliasi ke satu parpol. Orang tua (ibu) mengijinkan namun Bapak justru mengijinkannya untuk bekerja di Bekasi dan alhamdulillah bisa kuliah dari hasil bekerja,"ucap pria yang akrab disapa Gus Shol.
Dia menegaskan, anak-anak harus fokus meningkatkan ilmu pengetahuan (SDM), soal pembiayaan serahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi yang memiliki tanggung jawab kepada warganya.
Lalu bagaimana kejelasan siswa dan mahasiswa yang telah lulus kuliah.
Gus Shol berjanji jika terpilih memimpin Kota Bekasi akan membuat Perwal (Peraturan Walikota) agar perusahaan memberikan kesempatan bekerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Senada dikatakan, Akademisi Fa'uzobihi, bahwa korelasi antara pendidikan dengan bekerja, output pendidikan harus bisa memberikan dampak konkrit.
"Persaingan pekerjaan tidak hanya antara mahasiswa yang lulus namun juga bersaing dengan teknologi,"ungkapnya.
Banyak anak-anak Bekasi sendiri, kata dia, yang tidak mau kuliah di Bekasi karena persoalan tidak maksimalnya peran kampus memfasilitasi bekerja setelah lulus kuliah.
"Dan rata-rata yang diberi beasiswa oleh pemerintah itu adalah mahasiswa yang sudah berjalan perkuliahannya, kedepan berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan Walikota dan Wakil Walikota yang baru nanti untuk fokus pada aspek mensosialisasikan kepada orang tua murid di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK agar anaknya lanjut pendidikannya hingga ke tingkat sekolah tinggi,"tutur Fa'uzobihi.
Apalagi, lanjut dia, dengan dukungan dari pemerintah berikan beasiswa kepada anak anak usia sekolah. Sehingga ada kepastian bagi para orang tua terhadap anaknya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan skillnya.
"Agar tidak kalah saing dengan orang-orang asing yang bekerja di perusahaan atau institusi pemerintahan,"tandasnya.(*)
