 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Purwakarta- Meski belum dilantik Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi terus menerus menyoroti hal-hal yang masih ganjil baik di tingkat kota/kabupaten maupun kebijakan di Pemprov Jabar.
Dalam unggahan di media sosial akun Kang Dedi Mulyadi (KDM), dirinya menyoroti penggunaan APBD Jabar untuk belanja proyek pengadaan alat digital senilai Rp300 miliar di Dinas Pendidikan Jabar.
Proyek ini, kata Dedi, tidak relevan dan tak mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Pasalnya banyak kebutuhan sekolah masih kekurangan ruang kelas, juga kurang bangku dan meja.
“Kami menemukan banyak nomenklatur anggaran yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini sangat ironis mengingat masih banyak kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi,” ucap KDM.
“Pertanyaannya, buat apa beli layar digital jika ruang kelas saja tidak ada? Sementara daya tampung sekolah, terutama SMA, masih sangat terbatas,” sindirnya.
Selain itu, KDM juga menyindir soal anggaran bantuan ratusan miliar untuk rumah sakit di kota/kabupaten yang dinilainya belum jelas peruntukannya. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut tidak selalu sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.
“Jika ini dibiarkan, total pemborosan bisa mencapai Rp 20 triliun dalam lima tahun. Padahal, uang ini bisa digunakan untuk perbaikan jalan, pengadaan listrik bagi 100.000 kepala keluarga, atau pembangunan sekolah baru,” cetusnya.
Dedi juga menyoroti anggaran kegiatan seremoni yang mencapai Rp 200 miliar dan honor non-ASN yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 120 miliar.
“Kegiatan seremoni itu penting, tetapi jika anggarannya sebesar ini, itu tidak masuk akal. Semua harus lebih efisien,” kata KDM.
Dia berjanji akan merombak seluruh kebijakan anggaran untuk mengarahkan dana kepada kepentingan publik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD.
“Saya akan umumkan setiap item anggaran yang kami efisienkan. Harapannya, ada Rp 2-4 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja publik, yang akan memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat,” ucapnya.
Dengan analisis anggaran awal ini, Dedi berharap Jawa Barat bisa mengoptimalkan APBD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Kami punya kesempatan besar untuk memajukan Jabar jika anggaran dikelola dengan baik. Tidak akan ada lagi keributan soal sekolah, listrik, atau infrastruktur jika ini berjalan,” tandasnya.
