 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Ketika Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlihat serius bicara efisiensi anggaran atau pemangkasan anggaran. Seolah kebijakan tersebut menjadi gerakan yang terorganisir
Pasalnya banyak kepala daerah bupati atau wakil bupati yang juga mengikuti adanya efisiensi. Namun belum terlihat Walikota Bekasi Tri Adhianto bicara soal efisiensi anggaran.
Hal ini disoroti Kordinator Pojok Santuy Wastana yang mengaku belum melihat konsep efisiensi anggaran yang akan dilakukan Walikota Bekasi Tri Adhianto.
Menurut dia, Tri Adhianto lebih terlihat dalam 100 hari kerjanya soal kelanjutan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau PSEL (Pengelolaan Sampah Energi Listrik) di TPA Sumur Batu Bantar Gebang. Lalu membuat flyover baru di sejumlah titik di Kota Bekasi yang menjadi langganan macet.
"Tri harus menumbuhkan trust (kepercayaan) masyarakat Kota Bekasi yang sudah hilang pada dirinya. Ini kan sudah terbukti hasil Pilkada lalu jumlah masyarakat yang tidak memilih Tri lebih banyak. Dan beliau beruntung lebih tinggi diantara pasangan calon lainnya meski hanya menang di 6 kecamatan,"ungkapnya. Jumat (28/2/2025)
Wastana menyatakan, langkah awal untuk mulai menumbuhkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memangkas anggaran untuk kenyamanan pribadi seperti, anggaran mobil dinas baru, anggaran rumah dinas, perjalanan dinas ke luar negeri.
[cut]
 |
| Ilustrasi |
"Tri harus berani memulai memangkas anggaran mobil dinas baru jika ada. Lalu rumah dinas, kan dulu saat jadi wakil walikota dan menjadi Plt walikota juga hanya memakai rumah sendiri yang di Kemang Pratama sebagai rumah dinas dan itu cukup besar anggaran perbulannya kurang lebih Rp500 juta per bulan. Nah berani tidak beliau itu memangkas anggaran rumah dinas nya,"ujar Wastana.
Selain itu, kata dia, Tri Adhianto diminta merubah pola pendekatan penganggaran daerah seperti distribusi dana hibah untuk organisasi yang terafiliasi dengan kepentingan politiknya.
"Apalagi beliau kan Ketua KONI Kota Bekasi dan istri nya Ketua Kormi Kota Bekasi yang juga menggunakan dana hibah. Di sini akan terjadi konflik kepentingan antara dirinya sebagai kepala daerah yang juga menggunakan fasilitas daerah. Satu sisi sebagai penerima anggaran daerah sebagai ketua organisasi olahraga. Jadi Tri dan istrinya harus mundur dari jabatan-jabatan organisasi penerima dana hibah agar pelan-pelan tumbuh kepercayaan masyarakat pada dia,"jelasnya.
Efisiensi anggaran penting dilakukan Tri Adhianto pada sejumlah proyek-proyek yang tidak mendesak diganti dengan pembangunan sarana infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan.
"Tri harus merubah gaya kepemimpinan nya terutama dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah jangan memakai sudut pandang atau pendekatan politis kelompoknya saja,"tandasnya.
Wastana manambahkan, selain efesiensi anggaran, isu-isu polarisasi di kalangan birokrat di lingkup Pemkot Bekasi harus dihilangkan.
[cut]
 |
| Ilustrasi |
"Saya lihat justru pernyataan yang menyejukan datang dari Wakil Walikota Bekasi Harris Bobihoe yang bicara jangan ada lagi kelompok-kelompok di kalangan burokrasi. Ini juga penting disampaikan jangan malah terkesan memperparah polarisasi karena di Pilkada beda pilihan,"ujar Wastana.
Sekedar diketahui Pojok Santuy merupakan kelompok diskusi yang diisi dari berbagai latarbelakang di Kota Bekasi, dari aktifis, wartawan, praktisi hukum dan lainnya.(*)
