 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Jakarta- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan soal ketidakadilan dalam pembangunan di wilayah Jawa Barat. Hal itu, kata Dedi, terjadi karena urusan otonomi di Jabar yang belum merata.
"Ini urusan otonomi di Jawa Barat lucu. Ada kabupaten yang penduduknya ada 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250 ribu, tapi berbatasan,"ujar Dedi Mulyadi saat menyampaikan pendapatnya di hadapan Komisi II DPR RI Jakarta pada Selasa (29/4/2025).
Dedi mencontohkan, dulu di wilayah selatan ada anggota DPR nya dari dapil Ciamis, Banjar Pangandaran sehingga pertumbuhan otonominya cepat.
"Tetapi di wilayah Kabupaten Bogor yang penduduknya 6 juta sampai sekarang ga berubah-rubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, kota nya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil,"tutur KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Dengan demikian, lanjut KDM, ada kota yang dapat kuota relatif baik tapi penduduknya sedikit. Namun ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar tapi penduduknya besar.
"Pertanyaan saya adalah bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah. Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan Kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten,"terang KDM.
"Ini percepatan agar apa, agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat,"sambungnya.
KDM juga menyinggung soal dana alokasi umum (DAU), standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan.
"Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk. Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawah Jawa Tengah terus menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan,"tandasnya.
KDM berharap semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan karena harus ada upaya percepatan pembangunan.(*)
