Lakukan Realokasi APBD Sebesar Rp5 Trilyun, KDM Dapat Pencerahan dari KPK

Redaktur author photo

 

Gubernur Jabar KDM saat beraudiensi dengan KPK di Jakarta

inijabar.com, Jakarta- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di dampingi Sekda Herman Suryatman melakukan audiensi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di kantor KPK Jakarta pada Senin (19/5/2025).

Dedi Mulyadi ditemui Deputi Kordinasi dan Supervisi wilayah 2 KPK Ujang Bachtiar.

Seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar yakni soal upaya mengefesiensikan dan merealokasikan anggaran dari yang tidak penting menjadi kepentingan publik.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami,"ujar Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Pihaknya menyebut mendapat arahan dari KPK, semua kebijakan tersebut haru menjadi output, outcome dan benefit bagi kepentingan masyarakat.

"Sehingga hari ini kita mendapat upaya strategik untuk mensinergikan kebijakan itu pada alat peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sehingga masyarakat Jawa Barat mengalami peningkatan Indek ekonomi masyarakatnya, indek kesejahteraan masyarakatnya, dan indek pendidikan masyarakatnya,"beber KDM.

Saat ditanya apakah program yang anak dibawa ke barak militer termasuk yang disampaikan dalam pembahasan dengan KPK.

"Kita kan menceritakan ada realokasi anggaran sebesar Rp5 trilyun lebih. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik,"ungkapnya.

"Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK, sedangkan yang dibutuhkan pendidikan adalah ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah sedangkan yang dibutuhkan yaitu jalan raya bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 trilyun,"sambung KDM.

Kemudian, kata dia, ada sosialisasi yang biasa dilakukan pemerintah sedangkan yang dibutuhkan rakyat Jawa Barat hari ini sebanyak 240 ribu belum memiliki aliran listrik.

"Maka ada realokasi dari Rp250 miliar dari Rp9 miliar untuk pengadaan aliran listrik,"kata KDM.

Dari rangkaian keseluruhan itu, ada bidang pendidikan karakter yang di dalamnya merubah sikap anak-anak yang sebelumnya agresif tawuran, minuman keras, korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan.

"InshaAllah ada rekomendasi dari psikolog, dimungkinan besok mereka sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah itu, inshaAllah anggarannya produktif,"ujarnya.

Sementara Ujang Bachtiar menyatakan, kedatangan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membahas beberapa hal startegis kebijakannya di Jawa Barat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintahan Jawa Barat.

"Langkah startegis mulai dari perencanaan, dan penggunaan anggaran di Provinsi Jawa Barat. Prinsip beliau kebijakan tersebut harus kembali untuk kepentingan dan menfaat masyarakat, baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang,"ucapnya.

Ujang mengatakan, KDM meminta langkah strategis pemerintahanya tidak menyalahi aturan dan pelaksanaannya harus ada yang mengawasi.

"Ini kami apresiasi, dan apa yang menjadi ide dan gagasan improvisasi dari pak gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan real buat masyarakat Jawa Barat,"tandasnya.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini