 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bandung- Wacana pemekaran 5 provinsi di Jawa Barat dinilai sebagai isu yang muncul dari kalangan legislatif di Jawa Barat.
Padahal, hingga kini masih diberlakukan moratorium dan hingga kini belum ada progresnya. Pemprov Jabar mendorong pemekaran kabupaten dan kota di Jawa Barat selama lima tahun ke depan. Bahkan sudah diajukan 9 otonomi daerah baru ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi merupakan kabar bohong.
“Bisa diabaikan hoaks, tidak ada pembahasan itu,” cetus Dedi. Kamis (26/6/2025).
Pihaknya saat ini bersama DPRD Jabar, kata Dedi, tengah membahas rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan tahun 2025-2029. Namun, tidak membahas terkait pemekaran Jabar menjadi 5 provinsi.
“Di antara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi,”ujarnya.
Saat ini yang sedang dibahas itu, lanjut Dedi, tentang pemekaran desa di wilayah Jawa Barat.
Dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta orang dan desa hanya sebanyak 5.311 membuat jangkauan layanan menjadi luas sehingga terdampak kepada kesenjangan ekonomi di kota dan di desa.
Dedi juga menyebut kondisi tersebut berbanding jauh dengan provinsi tetangga Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki desa mencapai 7.000 hingga 8.000. Sementara jumlah penduduk kurang dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.
“Dengan jumlah desa sedikit, penduduk besar paling terasa adalah alokasi dana desa anggaplah rata rata satu miliar per desa kita hanya dapat Rp5 triliun kalau Jawa Tengah Rp7-8 triliun,” ungkapnya.(*)
