 |
| Bupati Bogor Rudy Susamanto |
inijabar.com, Kabupaten Bogor- Dengan melakukan langkah efisiensi dan integrasi program, Pemkab Bogor optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Langkah strategis dan melakukan terobosan besar untuk menghadapi potensi defisit anggaran tahun 2026 sekaligus menekan angka pengangguran.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan, efisiensi belanja wajib dan integrasi program antarperangkat daerah menjadi kunci, didukung potensi serapan tenaga kerja dari program nasional Makan Bergizi (MBG).
Rudy juga menyoroti empat tantangan utama yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal itu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang menyebabkan Pemkab Bogor harus melakukan penyesuaian besar.
Diantaranya yaitu pemotongan Dana Transfer Pusat, pengurangan bantuan iuran BPJS dari Provinsi, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru yang kini harus ditanggung APBD Kabupaten Bogor.
Rudy mengatakan, untuk mengimbangi dampak finansial dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, pihaknya menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengakhiri pola kerja sektoral dan beralih ke model integrasi klaster usaha.
“Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung pada bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ucapnya.
Rudy mencontohkan sinergi lintas perangkat daerah yang dapat menghasilkan dampak ekonomi nyata.
Misalnya, Dinas Koperasi menggelar pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, serta Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga mengambil peserta dari klaster yang sama.
Produk yang dihasilkan kemudian dapat dibantu dalam distribusi bahkan diusulkan untuk pengadaan seragam sekolah.
“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta, kita berpotensi melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” tutur Rudy.
Dia menjelaskan, mekanisme Dapur MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi lokal secara masif dan menargetkan 570 dapur MBG dapat beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Satu dapur bisa mempekerjakan sekitar 50 orang, mulai dari juru masak, petugas kebersihan, hingga pencuci peralatan. Jika ada 570 dapur, artinya kita menciptakan 28.500 lapangan pekerjaan baru,” ungkapnya.(*)
