 |
| Massa aksi damai di depan gedung Trans TV Jakarta |
inijabar.com, Depok – Meski pihak Trans7 telah meminta maaf secara terbuka, namun kecaman masih disuarakan sejumlah elemen masyarakat. Seperti yang dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto.
Dia mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar untuk meninjau ulang tayangan program Xpose Uncensored Trans7.
Pasalnya program tersebut dinilai tidak memberikan nilai edukatif dan justru menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Sebagaimana diketahui, isi dari tayangan program itu pada Senin (13/10/2025). Siswanto menilai seolah menggambarkan Pesantren sebagai tempat mencari keuntungan duniawi bagi para Kiai.
Padahal, kata dia, Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dari nilai keikhlasan dan pengabdian, bukan dari orientasi bisnis.
“Santri adalah aset keabadian, bukan komoditas. Para Kiai mendidik santri dengan niat ibadah, bukan mencari keuntungan. Banyak pesantren bahkan memungut biaya pendidikan yang jauh lebih murah dibanding sekolah umum,” ujar Siswanto dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
Maka dari itu dirinya mengecam keras terhadap program Xpose Uncensored Trans7. Karena dinilai tayangan di program televisi tersebut menampilkan narasi menyesatkan dan merugikan citra Pondok Pesantren serta para Ulama atau Kiai.
Menurutnya, narasi seperti yang ditampilkan program Trans7 dapat menyesatkan publik dan menimbulkan stigma negatif terhadap dunia Pondok Pesantren.
“Pesantren adalah benteng moral bangsa. Jangan nodai peran suci itu dengan framing yang menyesatkan. Masyarakat harus tahu bahwa pesantren dan para Kiai adalah penjaga nilai-nilai keilmuan dan akhlak di negeri ini,” tegas Siswanto.
Menurutnya, media massa seharusnya menjadi sarana pencerahan dan pembentuk karakter bangsa, bukan sebaliknya.
“Kami berharap Trans7 bisa lebih bijak dan berimbang dalam menarasikan kehidupan pesantren, agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat,” tandasnya. (Risky)
