 |
| Dinsos Kota Bekasi saat melakukan monitoring di Kecamatan Rawalumbu |
inijabar.com, Kota Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial (Dinsos), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepada 2.588 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 12 kecamatan se-Kota Bekasi.
Terpantau, pendistribusian bantuan senilai Rp250 ribu per keluarga itu, dilakukan di masing-masing kantor kecamatan di wilayah Kota Bekasi mulai hari ini, Selasa (2/12/2025).
Di Kecamatan Rawalumbu, penyaluran BLT PAD berlangsung di Pendopo Kantor Kecamatan, dengan menghadirkan 250 KPM dari empat kelurahan wilayah Rawalumbu.
Setiap Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) dari masing-masing kelurahan, hadir mendampingi dan mengawal penerima manfaat agar proses distribusi berjalan tertib.
Pekerja Sosial Dinsos Kota Bekasi, Mulyadi, menjelaskan bahwa pendistribusian BLT PAD dilakukan melalui kemitraan dengan PT Pos Indonesia sebagai penyalur, dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diverifikasi dan divalidasi di tingkat kelurahan.
"Untuk se-Kota Bekasi ada 2.588 KPM yang menerima BLT PAD ini. Prosesnya dari data DTSEN yang kita turunkan ke wilayah untuk dilakukan verifikasi lapangan," ujar Mulyadi saat ditemui di lokasi.
Ia menjelaskan, proses verifikasi melibatkan tim gabungan dari Dinsos, kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT/RW untuk memastikan penerima benar-benar layak dan masih berdomisili di wilayah setempat. Data DTSEN dipilih karena merupakan data terpadu dari kementerian yang lebih akurat dibandingkan data sebelumnya.
"Kalau data DTSEN itu memang data yang sudah diberikan dari pusat, tapi tetap kita lakukan verifikasi di lapangan," kata Mulyadi.
Mulyadi menyampaikan, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp250 ribu dalam bentuk tunai yang langsung dibayarkan di lokasi. Untuk mencairkan bantuan, penerima harus hadir langsung dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat panggilan dari kelurahan.
Terkait warga yang merasa berhak namun tidak masuk dalam daftar penerima, Mulyadi mengatakan hal tersebut karena data mereka belum terdaftar dalam DTSEN. Ia mengimbau warga yang merasa layak tetapi belum terdaftar untuk mendatangi operator kelurahan setempat.
"Kalau memang mereka tidak mampu tapi belum masuk DTSEN, silakan ke operator kelurahan. Ada aplikasi SIKS-NG namanya untuk mendaftarkan data agar bisa masuk DTSEN dan menerima bantuan ke depannya," ungkapnya.
Penyaluran BLT PAD di Kecamatan Rawalumbu berlangsung dari pukul 10.00 hingga 13.30 WIB. Mulyadi mengaku, masih mendapat penugasan untuk memantau penyaluran di beberapa kecamatan lain seperti Jatiasih, Pondok Gede, Mustika Jaya, dan Bekasi Selatan pada hari-hari berikutnya.
Untuk mencegah praktik pungutan liar atau pemotongan bantuan di tingkat bawah, Mulyadi menegaskan bahwa mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia sangat ketat. Setiap penerima harus hadir langsung dan difoto sebagai bukti penyaluran.
"Kami berharap penyaluran ini benar-benar tepat sasaran dan diterima langsung oleh yang bersangkutan. PT Pos menerapkan sistem foto dan verifikasi identitas, jadi tidak bisa dikolektifkan atau diwakilkan RT/RW. Ini untuk memastikan tidak ada potensi pungutan atau pemotongan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bojong Rawalumbu, Abdul Kodir, mengatakan mekanisme pendistribusian BLT PAD berlangsung berdasarkan undangan dan informasi koordinasi dari Dinsos serta Kecamatan.
"Tiap-tiap Kasi Kesos dari empat kelurahan di Kecamatan Rawalumbu, yaitu Bojong Rawalumbu, Sepanjang Jaya, Bojong Menteng, dan Pengasinan, masing-masing mendampingi dan mengawal para KPM untuk menerima bantuan tepat sasaran," papar Abdul.
Ia menjelaskan, dari total 250 KPM di Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojong Rawalumbu mendapat kuota 76 KPM, sementara tiga kelurahan lainnya mendapat kuota sekitar 50-60 KPM per kelurahan.
"Proses verifikasi undangan dan data KPM sampai daftar tunggu berjalan lancar. Penyalurannya langsung dilakukan oleh pihak PT Pos," tuturnya.
Abdul menambahkan, pihaknya menerapkan strategi khusus untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan proses distribusi berjalan tertib. Salah satunya dengan mendahulukan kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil dalam antrean pencairan.
"Kita mendahulukan usia yang lebih tua atau lansia, juga ibu hamil, untuk mencegah mereka kelelahan atau pingsan saat mengantri. Kita memperhatikan kondisi setiap KPM yang datang untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesehatan mereka," ucapnya.
Abdul mengatakam, ke depan pihaknya akan terus bersinergi dalam program bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat kurang mampu. Informasi terkait bantuan sosial akan terus disampaikan melalui RT, RW, hingga langsung kepada KPM.
"Harapan kami, program pemerintah yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada warga kurang mampu dapat terus tersampaikan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antara kelurahan, RT, RW, sampai ke KPM sebagai penerima manfaat," pungkasnya. (Pandu)
