 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi, menemukan empat partai politik (parpol) yang tidak lolos parliamentary threshold, sudah tidak memiliki kantor sekretariat permanen.
Temuan tersebut terungkap saat Bawaslu melakukan kunjungan ke kantor-kantor parpol, untuk Pemutakhiran Data Parpol secara Berkelanjutan (PDPB). Adapun keempat parpol tersebut diantaranya PBB (Partai Bulan Bintang), PKN, Hanura dan Partai Garuda.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, mengatakan, kondisi tersebut ditemukan usai gelaran pemilu dan pilkada serentak.
"Usai pemilu dan pilkada, kami menemukan adanya sejumlah parpol yang tak lagi memiliki kantor sekretariat permanen. Ada lima parpol non-parliament threshold yang sudah tidak memiliki kantor," ujar Jhonny, saat ditemui di kantornya, Rabu (31/12/2025).
Jhonny menegaskan, seluruh parpol di Kota Bekasi, baik yang lolos maupun tidak lolos ambang batas parlemen, wajib memperbarui data kepengurusan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.
"Parpol yang lolos ataupun tak lolos parliamentary threshold perlu meng-update struktur kepengurusannya. Kami berharap parpol yang belum melakukan pembaruan data bisa secara mandiri berkoordinasi ke KPU Kota Bekasi," katanya.
Data yang harus diperbarui meliputi struktur pengurus tingkat kota terbaru, surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang kepengurusan tingkat kota, domisili parpol, nomor rekening parpol, serta keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan.
Jhonny menambahkan, pengawasan PDPB yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025. Pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Kota Bekasi untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
"Diharapkan, tahun 2026 sudah terbentuk struktur kepengurusan parpol di tingkat kecamatan," pungkasnya. (Pandu)
