 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Di balik proyeksi pendapatan APBD Kota Bekasi 2026 yang mencapai Rp 6,7 triliun, potensi risiko defisit kas jangka pendek mulai mengemuka. Tekanan ini terutama dipicu oleh tingginya belanja wajib dan mengikat, sementara realisasi pendapatan daerah di awal tahun cenderung belum optimal.
Berdasarkan penelusuran, Pemerintah Kota Bekasi harus menanggung beban belanja rutin gaji pegawai sekitar Rp 60–70 miliar per bulan. Kondisi tersebut membuat kas daerah berada dalam posisi rentan pada triwulan pertama, terutama Januari hingga Maret, saat pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pusat belum sepenuhnya masuk.
Walikota Bekasi Tri Adhianto menyebut SiLPA APBD 2025 sebesar Rp 398 miliar akan disiapkan sebagai penyangga utama arus kas.
Namun, penggunaan SiLPA untuk menutup kebutuhan rutin menandakan adanya ketidakseimbangan antara pola penerimaan dan kewajiban belanja. Jika realisasi pendapatan meleset dari target, risiko defisit kas bersifat temporer tidak dapat dihindari.
Sumber internal pengelola keuangan daerah mengungkapkan, tanpa SiLPA, Pemkot Bekasi berpotensi mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban dasar seperti gaji ASN, operasional RSUD, dan belanja pelayanan publik.
“Ini bukan defisit anggaran secara formal, tapi defisit kas. Secara APBD aman, tapi kas bisa kosong,” ujarnya. Senin (5/1/2025).
Risiko tersebut semakin besar apabila terdapat keterlambatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat atau rendahnya realisasi PAD pada semester pertama.
Dalam skenario terburuk, kondisi ini dapat memaksa pemerintah daerah melakukan penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau menahan pelaksanaan program pembangunan.
Pengamat keuangan daerah Prof.Dudi Suhendar menilai, struktur APBD yang terlalu berat di belanja rutin membuat fleksibilitas fiskal semakin sempit.
“Ketika belanja pegawai dan operasional mendominasi, ruang untuk manuver sangat terbatas. SiLPA menjadi semacam ‘obat sementara’, bukan solusi struktural,” katanya. Senin (5/1/2026)
Dengan demikian, sambung Dudi, kontur keuangan Kota Bekasi 2026 menghadapi tantangan ganda yakni menjaga stabilitas kas jangka pendek sekaligus memastikan kualitas belanja jangka panjang.
Tanpa pembenahan manajemen arus kas dan peningkatan efektivitas pendapatan daerah, kata dia, risiko defisit kas berpotensi berulang dan menjadi persoalan laten dalam pengelolaan keuangan daerah.(*)
