 |
| Sampah rumah ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bandung- Pengurangan jatah pembuangan sampah ke TPA Sarimukti ibarat alarm keras bagi Kota Bandung. Angka 300 ton per hari bukan sekadar statistik, melainkan potensi krisis visual dan sosial: tumpukan sampah di sudut kota, bau menyengat, hingga konflik di tingkat lingkungan.
Maka ketika Pemkot Bandung memilih bertumpu pada kekuatan RW, langkah itu terdengar progresif namun juga menyimpan tantangan yang tak kecil.
Pemilahan dari rumah, dan penyelesaian sampah di tingkat RW menuntut satu hal yang selama ini justru paling rapuh: budaya sadar sampah di masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kondisi sampah saat ini membuat Pemkot Bandung harus bergerak cepat dengan strategi baru yang berbasis RW.
Salah satu andalannya adalah program Gaslah atau Petugas Pemilah, yang diposisikan sebagai garda terdepan penanganan sampah di tingkat kewilayahan.
“Sampah kita terancam lagi karena TPA Sarimukti mengurangi jatahnya 20 persen atau sekitar 300 ton. Artinya, kita terancam akan ada tumpukan sampah setiap hari di Kota Bandung sebanyak 300 ton. Maka andalan kita adalah wilayah,” ujarnya dalam Siskamling Siaga Bencana ke-81 di Kelurahan Sadang Serang, Rabu (4/2/2026).
Selama bertahun-tahun, urusan sampah di kota besar seperti Bandung cenderung diserahkan penuh ke “petugas”. Sampah dianggap selesai begitu kantong plastik keluar dari pagar rumah. Pola ini membentuk mentalitas praktis: buang, angkut, hilang. Ketika sistem diubah, warga diminta memilah, mengolah, bahkan menyelesaikan sampahnya sendiri, tidak semua siap secara psikologis.
Di sinilah potensi gesekan muncul. Tidak semua warga memiliki waktu, pengetahuan, atau kemauan yang sama. Di beberapa RW, pemilahan bisa berjalan disiplin. Di RW lain, bisa jadi hanya segelintir orang yang aktif, sementara mayoritas masih abai. Beban pun berisiko jatuh pada Gaslah dan segelintir relawan lingkungan, memunculkan kelelahan sosial (social fatigue).
Masalah lain adalah ketimpangan fasilitas dan kapasitas RW. Pemkot memang menjanjikan dukungan kelurahan, maggot plasma, hingga sentralisasi lahan. Namun dalam praktik, jarak, koordinasi, dan konsistensi sering menjadi titik lemah. Tanpa pengawasan rutin dan pendampingan berkelanjutan, semangat awal mudah meredup.
Ada pula tantangan simbolik: ketika kompos dijanjikan “100 persen diserap Pemkot”, publik perlu diyakinkan bahwa janji itu konsisten. Jika suatu hari kompos menumpuk tak terangkut, kepercayaan warga bisa runtuh. Program sebaik apa pun sangat bergantung pada trust.
Integrasi Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat sebenarnya menawarkan siklus ideal dimana sampah menjadi sumber pangan dan gizi. Namun siklus ini hanya bekerja jika setiap mata rantai hidup. Ketika satu saja macet, sistem bisa kembali ke pola lama: buang dan tumpuk.
Program berbasis RW bukan sekadar soal teknis pengelolaan sampah. Ini adalah proyek perubahan perilaku massal. Tantangan terbesarnya bukan di alat pencacah, maggot, atau jadwal angkut, melainkan di meja makan, dapur rumah, dan kebiasaan harian warga.
Bandung mungkin bisa menjadi kota pertama yang menyelesaikan sampah dari rumah. Tapi untuk benar-benar “habis hari ini”, yang juga harus selesai adalah budaya lama: merasa sampah bukan urusan kita.(*)
