 |
| Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, saat mengisi program Ngabuburit Pengawasan secara daring. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi, meluncurkan program Ngabuburit Pengawasan perdana secara daring, melalui siaran langsung YouTube dan Instagram, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema 'Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu sebagai Pilar Demokrasi', dengan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, sebagai narasumber.
Program tersebut merupakan agenda tahunan yang diinisiasi Bawaslu RI, sebagai upaya memperkokoh nilai, integritas, dan komitmen pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi.
"Demokrasi bukan sekadar angka di kotak suara. Demokrasi adalah keadilan dan kedaulatan rakyat. Di sinilah Bawaslu berdiri, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai benteng terakhir yang memastikan mandat rakyat tidak dicederai," ujarnya dalam acara daring tersebut.
Ia menjelaskan, penguatan lembaga pengawas bukan soal memperluas kewenangan, melainkan mempertegas integritas dan keberanian dalam menjaga demokrasi.
"Penguatan lembaga pengawas bukan hanya soal menambah wewenang, tetapi mempertajam taring integritas, profesionalitas, dan keberanian dalam menjaga demokrasi," tegasnya.
Vidya mengakui, tantangan pengawasan kini semakin kompleks, mulai dari dinamika politik, perkembangan teknologi, hingga maraknya disinformasi di ruang digital. Meski kepercayaan publik terhadap Bawaslu menunjukkan tren positif, ia mengingatkan hal itu tidak boleh dianggap selesai.
"Kepercayaan publik terhadap Bawaslu memang terus meningkat, tetapi kepercayaan itu tidak boleh kita anggap selesai. Ia harus terus dirawat melalui kerja-kerja pengawasan yang transparan dan akuntabel," paparnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bawaslu Kota Bekasi menjalankan sejumlah strategi: peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem informasi untuk mempercepat pelaporan, serta standarisasi tata kelola penanganan pelanggaran.
"Pengawasan partisipatif adalah ruh penguatan kelembagaan. Dengan keterbatasan personel, pengawasan harus menjadi gerakan bersama. Ketika masyarakat ikut mengawasi, demokrasi menjadi milik bersama, bukan hanya milik penyelenggara," jelasnya.
Di Kota Bekasi, penguatan partisipasi publik didorong melalui edukasi politik, kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas kepemudaan, serta penyediaan kanal pelaporan yang mudah diakses.
"Demokrasi yang kuat membutuhkan pengawasan yang kuat, dan pengawasan yang kuat membutuhkan dukungan masyarakat. Mari kita rawat demokrasi bukan hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi setiap saat," pungkas Vidya.
Sekedar informasi, rangkaian kegiatan akan terus berlanjut sepanjang Ramadan, dengan menghadirkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi sebagai narasumber di setiap sesi. Untuk format luring, kegiatan dikemas dalam Ngaji Demokrasi yang dirangkaikan dengan pembagian takjil dan buka puasa bersama. (Pandu)
