 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Laporan BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Barat yang menyebut hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat menikmati deflasi pada awal 2026, Kota Bekasi justru mengalami inflasi.
BPS Jawa Barat mencatat Kota Bekasi mengalami inflasi sebesar 0,07 persen (mtm), ketika Jawa Barat secara agregat mencatat deflasi 0,09 persen.
"Yang justru mengalami inflasi, adalah di Kota Bekasi. Kalau kita lihat selain akibat harga emas, tarif rumah sakit swasta di Kota Bekasi itu mengalami peningkatan. Tapi kalau komoditas-komoditas lainnya per kabupaten-kota tidak jauh berbeda," ujar Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Jawa Barat Ninik Anisah di Gedung BPS Jawa Barat, Bandung, Senin 2 Februari 2026.
Pertanyaannya sederhana, namun krusial: mengapa di tengah turunnya harga bahan pokok, biaya hidup warga Kota Bekasi justru naik?
BPS Jawa Barat secara terbuka menyebut salah satu pemicunya adalah kenaikan tarif rumah sakit swasta. Fakta ini sekaligus membuka ruang diskusi lebih luas soal mahalnya layanan kesehatan di wilayah penyangga ibu kota yang selama ini jarang disentuh secara kritis.
Inflasi Bukan dari Pasar, Tapi dari Rumah Sakit
Berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat yang deflasinya ditopang oleh penurunan harga pangan, inflasi Kota Bekasi tidak lahir dari pasar tradisional, melainkan dari sektor jasa, khususnya layanan kesehatan dan harga emas.
Ini berarti, tekanan inflasi di Bekasi tidak berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, melainkan pada biaya hidup struktural yang sulit dihindari masyarakat.
Tarif rumah sakit bukan komoditas opsional. Ketika biaya layanan medis naik, masyarakat tidak punya banyak pilihan, terutama dalam kondisi darurat. Di titik inilah inflasi berubah dari sekadar angka statistik menjadi beban sosial nyata.
Data BPS menunjukkan Kota Cirebon mengalami deflasi terdalam sebesar 0,44 persen, disusul Kota Bogor dan Kabupaten Subang masing-masing 0,21 persen. Kota Bandung, Depok, hingga Tasikmalaya pun ikut deflasi.
Namun Kota Bekasi berdiri sendiri sebagai anomali inflasi.
Kondisi ini mempertegas adanya ketimpangan struktur biaya hidup antar daerah di Jawa Barat, khususnya antara wilayah urban padat industri dan daerah lainnya. Bekasi, yang selama ini dikenal sebagai kota buruh dan kawasan industri, justru menghadapi tekanan biaya layanan dasar.
Dampak ke Fiskal Daerah: PAD Naik, Beban Warga Ikut Naik?
Dari perspektif fiskal, inflasi sektor jasa berpotensi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak jasa dan retribusi. Namun di sisi lain, inflasi layanan kesehatan berisiko diantaranya menekan daya beli masyarakat, memicu keluhan publik, dan mendorong meningkatnya beban sosial pemerintah daerah.
Jika deflasi di daerah lain memberi ruang bagi pemerintah untuk menahan belanja, maka inflasi di Bekasi justru berpotensi menuntut intervensi fiskal lebih besar, terutama bila tekanan biaya kesehatan terus berlanjut.
Siapa Mengendalikan Tarif Layanan Kesehatan?
BPS hanya menyajikan angka. Pertanyaan kebijakan ada di luar meja statistik, sejauh mana pemerintah daerah mengawasi penyesuaian tarif rumah sakit swasta?
Apakah kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas layanan, atau murni mekanisme pasar?
Di tengah deflasi regional, inflasi Kota Bekasi bisa menjadi alarm dini bahwa stabilitas harga pangan saja tidak cukup, jika biaya layanan dasar dibiarkan bergerak tanpa kendali.
Inflasi 0,07 persen mungkin terlihat kecil di atas kertas. Namun ketika sumbernya adalah tarif rumah sakit, maka dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Kota Bekasi hari ini memberi gambaran bahwa deflasi tidak selalu berarti hidup lebih murah, dan inflasi tidak selalu datang dari pasar.
Dalam konteks ini, angka BPS bukan sekadar statistik, ia adalah cermin kebijakan.(*)
