 |
| Kejari Kota Bekasi saat memberikan penghargaan kepada jajarannya. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, menggelar apel pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di halaman kantornya, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Sulvia Triana Hapsari, sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan diikuti para kepala seksi, Kepala Subbagian Pembinaan, serta seluruh pegawai.
"Pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai komitmen bersama dalam memperkuat integritas dan profesionalisme," ujar Hapsari.
Ia menambahkan, program tersebut harus menghadirkan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari upaya sungguh-sungguh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya.
Hapsari meminta seluruh pegawai konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam setiap pelaksanaan tugas.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh pejabat struktural dan pegawai Kejari Kota Bekasi menandatangani Komitmen Bersama untuk mewujudkan satuan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Penandatanganan ini menjadi simbol sekaligus penegasan tekad kolektif kami," papar Hapsari.
Ia menjelaskan, komitmen yang ditandatangani mencakup beberapa poin penting, seperti meningkatkan pengawasan internal dan mengoptimalkan pelayanan publik berbasis standar operasional prosedur yang jelas, serta penguatan budaya kerja.
"Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan responsif, terhadap kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Hapsari menyatakan, Kejari Kota Bekasi siap memenuhi seluruh indikator pembangunan Zona Integritas, sebagai bagian dari kontribusi nyata, dalam mendukung agenda nasional Reformasi Birokrasi.
"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kami yakin dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum," pungkasnya. (Pandu)
