SAAT upaya pemerintah menghidupkan kembali Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang selama bertahun-tahun kesulitan menarik penumpang, muncul babak baru yang memicu perdebatan geopolitik.
Bandara yang semula dirancang sebagai gerbang bisnis dan logistik terbesar di Jawa Barat kini justru menjadi sorotan karena rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat militer Hercules C-130 yang melibatkan Amerika Serikat.
Di satu sisi, pemerintah menyebut proyek tersebut sebagai peluang emas untuk membangun industri dirgantara nasional. Namun di sisi lain, sejumlah anggota DPR dan pengamat mempertanyakan dampak strategisnya. Kekhawatiran yang muncul bukan soal bengkel pesawat semata, melainkan persepsi internasional bahwa Kertajati bisa dianggap sebagai pangkalan militer Amerika Serikat secara de facto.
Bandara yang Sulit Menemukan Identitas
Sejak diresmikan, Kertajati membawa ambisi besar. Bandara ini dibangun untuk mengurangi beban Bandara Soekarno-Hatta sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan Rebana di Jawa Barat.
Namun realitas tidak berjalan sesuai rencana. Lokasi yang jauh dari pusat kota besar, minimnya konektivitas transportasi pada fase awal, serta preferensi masyarakat yang tetap memilih Jakarta atau Bandung membuat Kertajati kesulitan menjadi bandara komersial utama. Bahkan pemerintah sendiri mengakui aktivitas penerbangannya belum optimal.
Akibatnya, arah pengembangan pun berubah. Dari bandara penumpang menjadi kawasan aerospace park, pusat logistik, dan sentra perawatan pesawat. Pemerintah bersama serta BIJB mulai membangun kawasan industri dirgantara seluas puluhan hektare yang mencakup fasilitas MRO untuk pesawat sipil maupun pertahanan.
Mengapa Amerika Serikat Tertarik?
Isu mulai membesar setelah terungkap adanya tawaran dari Menteri Pertahanan AS untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan pesawat Hercules C-130 di kawasan Asia.
Menurut laporan yang muncul dalam rapat DPR, bahkan ada skema pendanaan dari pihak Amerika Serikat untuk mendukung fasilitas tersebut.
Dari sudut pandang Washington, langkah ini cukup masuk akal.
Pesawat Hercules digunakan oleh banyak negara Asia-Pasifik. Jika Indonesia memiliki fasilitas MRO regional, maka biaya dan waktu perawatan armada dapat ditekan. Secara bisnis, proyek ini menjanjikan. Secara strategis, AS juga memperoleh mitra penting di kawasan yang menjadi arena persaingan geopolitik dengan China.
Masalahnya, dalam dunia pertahanan, fasilitas perawatan pesawat militer tidak pernah dipandang murni sebagai proyek ekonomi.
Sebuah pusat MRO Hercules regional berarti akan ada lalu lintas teknisi, komponen, sistem logistik, hingga kemungkinan kedatangan pesawat militer dari berbagai negara. Di sinilah batas antara fasilitas industri dan kepentingan strategis mulai menjadi kabur.
Mengapa DPR Khawatir?
Kekhawatiran yang disampaikan sejumlah anggota DPR bukan berarti mereka menolak industri dirgantara.
Yang menjadi perhatian adalah persepsi internasional.
Indonesia selama puluhan tahun menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan berusaha menjaga jarak dari blok militer mana pun. Jika sebuah fasilitas perawatan pesawat militer AS berdiri besar di Indonesia, apalagi dengan keterlibatan pembiayaan Amerika, maka negara lain bisa menafsirkan berbeda.
Dalam geopolitik modern, persepsi sering kali sama pentingnya dengan fakta.
Sebuah fasilitas yang secara hukum adalah pusat perawatan bisa dianggap sebagai titik dukungan operasi militer oleh pihak lain. Apalagi ketika lokasinya berada di kawasan strategis Asia Tenggara yang menjadi perhatian AS dan China.
Karena itu muncul istilah yang cukup keras: "pangkalan militer berkedok bengkel pesawat."
Istilah tersebut lebih merupakan kekhawatiran politik daripada fakta yang telah terbukti.
Sikap Pemerintah: Ini Murni Industri
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa isu pangkalan militer AS tidak benar. Pemerintah menyatakan pembahasan masih pada tahap konsep dan penjajakan, serta seluruh proses akan mengikuti hukum nasional dan prinsip kedaulatan Indonesia.
Secara resmi, tujuan proyek adalah membangun ekosistem dirgantara nasional yang mampu menangkap pasar MRO yang selama ini banyak lari ke luar negeri.
Argumen ini juga cukup kuat.
Indonesia memang selama bertahun-tahun mengirim sebagian pekerjaan perawatan pesawat ke negara lain. Jika Kertajati berhasil menjadi hub MRO regional, maka manfaat ekonominya bisa sangat besar, mulai dari transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional.
Kertajati Sedang Mencari Alasan untuk Bertahan
Di balik seluruh perdebatan geopolitik itu, ada kenyataan yang sulit diabaikan: Kertajati masih berjuang mencari model bisnis yang berkelanjutan.
Bandara yang dibangun dengan biaya besar ini belum berhasil menjadi pusat penerbangan penumpang seperti yang diharapkan. Karena itu pemerintah terus mencari fungsi baru yang dapat menghidupkan kawasan tersebut, mulai dari umrah, logistik, aerospace park hingga MRO militer.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Kertajati perlu diselamatkan, melainkan dengan cara apa.
Jika terlalu fokus pada fungsi sipil, bandara berisiko terus sepi. Namun jika terlalu jauh masuk ke sektor pertahanan internasional, risiko geopolitiknya meningkat.
Di situlah dilema besar Kertajati hari ini: antara menjadi pusat industri dirgantara yang menguntungkan atau menjadi simbol baru tarik-menarik pengaruh kekuatan global di Asia Tenggara.
Sebab dalam politik internasional, sebuah hanggar pesawat bisa dipandang sebagai aset ekonomi oleh satu pihak, tetapi dianggap aset strategis oleh pihak lainnya.(*)
