 |
| Daftar gubernur di Indonesia terkaya menurut data LHKPN |
NAMA Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi identik dengan aksi berbagi. Mulai dari membantu warga miskin, membiayai pengobatan, memperbaiki rumah tidak layak huni hingga memberi santunan secara langsung.
Di sisi lain, kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi telah berkembang menjadi salah satu kanal politik dan sosial terbesar di Indonesia dengan lebih dari 9 juta subscriber dan miliaran tayangan.
Namun ketika daftar gubernur terkaya di Indonesia beredar, nama Dedi Mulyadi justru tidak muncul di papan atas. Nilai kekayaannya menurut LHKPN masih jauh di bawah sejumlah gubernur yang memiliki harta ratusan miliar hingga mendekati Rp1 triliun.
Mengapa bisa demikian?
Kekayaan Dedi Mulyadi Masih di Kisaran Puluhan Miliar
Berdasarkan laporan LHKPN terakhir, kekayaan Dedi Mulyadi tercatat sekitar Rp20 miliar. Sebelumnya pada laporan tahun 2024, total kekayaannya sekitar Rp12,8 miliar. Komponen terbesar berasal dari tanah dan bangunan serta kendaraan.
Jika dibandingkan dengan beberapa gubernur lain yang memiliki aset ratusan miliar rupiah, angka tersebut memang relatif kecil.
Artinya, secara administratif Dedi Mulyadi lebih dekat ke kategori pejabat dengan kekayaan puluhan miliar dibanding kelompok elite kepala daerah yang hartanya mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Apakah Penghasilan YouTube Tidak Masuk LHKPN?
Ini pertanyaan yang paling sering muncul.
Jawabannya: penghasilan dari YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, maupun platform digital lainnya pada prinsipnya harus dilaporkan apabila sudah menjadi bagian dari harta kekayaan yang dimiliki.
LHKPN tidak meminta pejabat melaporkan berapa pendapatan bulanan dari iklan YouTube atau endorsement. Yang dilaporkan adalah hasil akhirnya berupa saldo rekening, deposito, aset yang dibeli, investasi, kendaraan, tanah dan bangunan, serta bentuk kekayaan lainnya.
Karena itu, bila seseorang memperoleh uang dari YouTube lalu digunakan membeli tanah atau disimpan dalam rekening, nilainya seharusnya tercermin dalam total kekayaan yang dilaporkan.
Dengan kata lain, yang tercatat di LHKPN bukan "gaji YouTube", melainkan hasil akumulasi kekayaannya.
Lalu Mengapa Kekayaannya Tidak Meledak?
Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan fenomena ini.
1. Sebagian Besar Pendapatan Dipakai untuk Operasional Konten
Konten Dedi Mulyadi bukan sekadar video studio.
Setiap hari timnya bergerak ke berbagai daerah, menggunakan kru, kendaraan, perangkat produksi, editor, administrasi hingga biaya perjalanan. Produksi konten sosial skala besar membutuhkan biaya yang tidak kecil.
Semakin besar kanal, semakin besar pula biaya operasional yang harus ditanggung.
2. Banyak Aktivitas Sosial yang Menguras Dana
Ciri khas konten Dedi Mulyadi adalah bantuan langsung kepada masyarakat.
Publik sering melihat pemberian uang tunai, renovasi rumah, bantuan pendidikan, santunan hingga bantuan usaha.
Walaupun tidak semua bantuan berasal dari dana pribadi, sebagian aktivitas sosial tersebut tentu membutuhkan alokasi dana yang signifikan.
Karena itu peningkatan pendapatan tidak otomatis berujung pada lonjakan kekayaan pribadi.
3. Pendapatan Digital Tidak Selalu Sebesar yang Dibayangkan
Memiliki jutaan subscriber tidak otomatis berarti menjadi miliarder.
Pendapatan kreator bergantung pada banyak faktor diantaranya, lokasi penonton, jenis iklan, durasi tontonan, pembagian hasil platform, biaya produksi, pajak, serta model bisnis kanal.
Bahkan banyak kreator besar yang lebih mengandalkan sponsor, kerja sama bisnis, atau usaha lain dibanding iklan YouTube semata.
4. Basis Kekayaan Berbeda dengan Gubernur-Gubernur Terkaya
Sebagian gubernur terkaya di Indonesia berasal dari keluarga pengusaha, pemilik perusahaan tambang, energi, perkebunan, properti atau industri besar.
Kekayaan mereka terbentuk jauh sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
Sementara perjalanan Dedi Mulyadi lebih dikenal berasal dari jalur politik dan birokrasi daerah, mulai dari aktivis, anggota DPRD, Wakil Bupati, Bupati Purwakarta, anggota DPR RI hingga Gubernur Jawa Barat. Basis kekayaannya lebih banyak berasal dari aset pribadi dan aktivitas publik yang dibangun selama karier politiknya.
Apakah Facebook, TikTok, Instagram dan X Juga Menghasilkan Uang?
Ya, tetapi besarannya tidak selalu transparan ke publik.
Selain YouTube, kreator besar biasanya memperoleh pendapatan dari: Facebook Ads Revenue, TikTok Creator Program, Instagram monetization, sponsor dan endorsement, kerja sama merek, lisensi konten, hingga donasi atau kerja sama komunitas.
Namun sekali lagi, LHKPN tidak mencatat sumber pendapatan satu per satu. Yang terlihat adalah hasil akumulasi kekayaan yang dimiliki pejabat tersebut pada akhir periode pelaporan.
Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ini tidak masuk jajaran gubernur terkaya Indonesia bukan karena tidak memiliki sumber penghasilan digital. Justru ia termasuk salah satu kepala daerah dengan kekuatan media sosial terbesar di Indonesia. Kanal YouTube-nya memiliki jutaan pengikut dan miliaran tayangan.
Namun ukuran "gubernur terkaya" ditentukan oleh total harta yang tercatat dalam LHKPN, bukan popularitas atau jumlah penonton konten. Selama ini kekayaan Dedi Mulyadi masih berada di kisaran puluhan miliar rupiah, jauh di bawah sejumlah gubernur yang memiliki aset ratusan miliar bahkan mendekati triliunan rupiah.
Ironinya, justru di era politik digital saat ini, Dedi Mulyadi mungkin bukan gubernur terkaya dalam angka LHKPN, tetapi bisa jadi termasuk gubernur dengan pengaruh media sosial terbesar di Indonesia.(*)
