 |
| Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, saat menggelar Reses di Teluk Pucung. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Tingginya angka temuan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di wilayah pinggiran perkotaan, memicu desakan evaluasi terhadap porsi anggaran intervensi kesehatan daerah.
Sebagai wilayah dengan sebaran kasus tertinggi di daerah penyangga, optimalisasi sosialisasi pencegahan di tingkat akar rumput, dinilai mendesak guna memutus rantai penularan dan menghapus stigma negatif di masyarakat.
Urgensi penanggulangan isu kesehatan ini mengemuka dalam agenda jaring aspirasi (Reses) yang digelar oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, di RW 036, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Selasa (7/7/2026) malam.
Reses kali ini dinilai berbeda namun memiliki nilai penting, karena turut mengintegrasikan forum politik dengan edukasi kesehatan publik secara langsung kepada warga.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi yang diwakili oleh Pengelola Program, Nofia Erizka Lubis, turun langsung memberikan edukasi mengenai pencegahan, penularan, dan penanganan HIV/AIDS bagi konstituen yang hadir.
Sardi mengungkapkan, keterlibatan aktif KPA dalam ruang reses dewan merupakan langkah taktis untuk mempercepat penyebaran informasi pencegahan di wilayah rawan. Menurut data kesehatan daerah, Bekasi Utara bersama Bekasi Selatan menempati urutan teratas dalam akumulasi kasus HIV sewilayah Kota Bekasi.
"Bekasi Utara ini termasuk yang tertinggi se-Kota Bekasi. Kemarin teman-teman KPA datang ke DPRD meminta ruang untuk sosialisasi, maka hari ini langsung saya ajak saat reses untuk memberikan edukasi langsung ke tengah masyarakat," ujar Sardi.
Sardi menilai, tingginya temuan kasus tersebut berbanding terbalik dengan dukungan finansial dari pemerintah daerah. Ia mengkritik alokasi anggaran penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2026, yang dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat.
"Anggaran intervensi tahun 2026 ini kan baru sekitar Rp 400 juta, sementara di tempat lain itu sudah mencapai Rp 1,2 miliar lebih. Perlu dicatat, untuk kasus HIV ini Jawa Barat berada di peringkat kedua secara nasional, dan Kota Bekasi sendiri berada di posisi kedua setelah Kota Bandung," kata Sardi menjelaskan.
Melihat ancaman kesehatan yang nyata tersebut, DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, dengan menaikkan alokasi anggaran penanggulangan pada perubahan parsial mendatang.
"Peningkatan dana memang penting ya, agar kampanye pencegahan dan pendampingan medis dapat berjalan secara masif, inklusif, dan menjangkau komunitas-komunitas rentan," ungkap politisi PKS tersebut.
Selain persoalan krisis kesehatan, dalam reses di RW 036 tersebut, Sardi juga menyerap keluhan warga mengenai masalah banjir tahunan akibat kondisi geografis pemukiman yang menyerupai cekungan.
"Kami akan mengevaluasi efektivitas kolam retensi (polder) di kawasan VIP (Villa Indah Permai), serta mendorong pengintegrasian saluran drainase sekunder dan pengadaan rumah pompa baru, sebagai solusi jangka pendek penataan ruang lingkungan," pungkas Sardi. (Pandu)
