 |
| Walikota Bandung Muhammad Farhan |
inijabar.com, Kota Bandung – Polemik hubungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin memasuki babak baru. Setelah Erwin mengaku tidak dilibatkan dalam sejumlah keputusan strategis Pemerintah Kota Bandung, Farhan akhirnya memberikan tanggapan.
Farhan memastikan akan segera membangun komunikasi langsung dengan Erwin guna meredam polemik yang berkembang di ruang publik.
"Nanti saya ngobrol sama Pak Erwin. Iya, nanti saya akan komunikasi dengan Pak Erwin," kata Farhan kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Selasa (7/7/2026).
Meski demikian, Farhan membantah anggapan bahwa wakilnya sama sekali tidak memiliki peran dalam pemerintahan. Menurutnya, Erwin masih menjalankan sejumlah tugas, termasuk menghadiri kegiatan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah ketika terdapat persoalan yang perlu diselesaikan.
"Pak Erwin juga yang saya tahu dari laporan-laporan masih bertemu dengan dinas apabila ada masalah yang mau diselesaikan. Beliau juga masih diundang ke acara-acara," ujarnya.
Terkait minimnya pelibatan dalam pengambilan keputusan, Farhan mengacu pada ketentuan dalam Permendagri yang menyebutkan bahwa tugas wakil kepala daerah diberikan oleh kepala daerah.
"Pada dasarnya, berdasarkan Permendagri, tugas wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya," jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Erwin secara terbuka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran, rotasi dan mutasi pejabat, maupun penyusunan program kerja strategis Pemerintah Kota Bandung. Bahkan, komunikasi dengan Farhan disebut hanya terjadi saat rapat pimpinan dan tidak berlangsung intens terkait jalannya pemerintahan.
Farhan juga menegaskan fokus pemerintahannya saat ini adalah menuntaskan persoalan sampah yang menjadi salah satu janji politik utama. Menurutnya, program tersebut tinggal menunggu tahap realisasi.
Namun, jawaban Farhan belum sepenuhnya menjawab substansi keluhan Erwin. Publik kini menunggu apakah komunikasi yang dijanjikan benar-benar akan menghasilkan pembagian peran yang lebih jelas antara wali kota dan wakil wali kota.
Polemik ini sekaligus kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas posisi wakil kepala daerah. Di sejumlah daerah di Jawa Barat, isu serupa kerap muncul, mulai dari minimnya pelibatan dalam pengambilan kebijakan hingga terbatasnya akses terhadap keputusan strategis.
Kasus di Bandung pun dinilai menjadi cerminan persoalan yang lebih luas dalam hubungan kepala daerah dan wakilnya.
Kini, bola ada di tangan Farhan dan Erwin. Apakah komunikasi yang dijanjikan mampu mengakhiri polemik, atau justru mempertegas adanya jarak dalam kepemimpinan Pemerintah Kota Bandung.(novi)
