 |
| Guru Besar Fisip Unas Sigit Rochadi |
inijabar.com, Depok - Kebijakan Pemerintah Kota Depok yang mewajibkan penggunaan anggaran program Dana RW Rp300 juta untuk kegiatan ‘Wisata Keberagaman’ kembali mendapat sorotan, kali ini dari Guru Besar FISIP Sosiolog Universitas Nasional (Unas) sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Sigit Rochadi.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak implementatif karena tidak menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Bahkan justru menunjukkan arah penggunaan anggaran yang tidak menyentuh persoalan riil masyarakat.
Dalam praktiknya, Sigit menanggapi kegiatan wisata keberagaman juga dinilai bukan studi banding yang menghasilkan pembelajaran bagi pembangunan wilayah. Melainkan lebih menyerupai kegiatan rekreasi.
"Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran juga potensial terjadinya penyimpangan. Modus baru 'Jalan-Jalan’ dibiayai pemerintah kota' dan dana swakelola membuka celah terjadinya penyalahgunaan anggaran," ujar Sigit saat dikonfirmasi kepada awak media.
Lebih lanjut Sigit juga menilai bahwa kewajiban mengalokasikan dana untuk wisata keberagaman pada dasarnya, merupakan bentuk pembiayaan kegiatan jalan-jalan menggunakan anggaran pemerintah.
"Penggunaan wajib seperti ini menunjukkan wali kota terkesan main-main dan menghamburkan uang demi meraih popularitas serta mengharapkan dipilih kembali pada periode kedua," kata dia.
Dia pun menegaskan, persoalannya akan jauh lebih berbeda apabila penggunaan anggaran Dana RW Rp 300 juta tersebut, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya membantu rumah tangga warga miskin, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat atau mengatasi persoalan lainnya seperti pendidikan.
Kritik tersebut didasarkan pada kondisi sosial Kota Depok yang kini dinilai masih jauh dari ideal. Pihaknya mencatat berdasarkan data yang dirangkum jumlah penduduk miskin di Kota Depok masih mencapai 2,31 persen atau sekitar 63.450 jiwa. Selain itu, terdapat lebih dari 15 ribu anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah.
Di sisi lain, jumlah angka pengangguran di Kota Depok juga belum mengalami penurunan yang signifikan. Dengan kondisi tersebut, Sigit mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran ratusan juta rupiah di setiap RW yang justru diwajibkan untuk kegiatan wisata keberagaman.
Sorotan terhadap program tersebut semakin menguat, setelah Pemerintah Kota Depok telah memutuskan untuk menunda sementara pelaksanaan kegiatan Wisata Keberagaman bagi RW yang belum berangkat.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah adanya arahan dari Wali Kota Depok untuk melakukan evaluasi terhadap program tersebut.
"Terkait kegiatan wisata keberagaman ini, berdasarkan diskusi kami semalam dan kami sudah mendapat arahan dari Bapak Wali Kota yang meminta kepada seluruh RW di Kota Depok untuk sementara kita tunda dahulu kegiatan wisata keberagaman. Bagi yang belum berangkat, kita akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan ini, dari berbagai aspek, terutama juga dari aspek keamanan," kata Chandra.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok Mangnguluang Mansur menyampaikan penundaan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaan program sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, untuk sementara kegiatan wisata keberagaman ini ditunda dahulu agar kita evaluasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Meski demikian, alasan evaluasi dari aspek keamanan kini dinilai belum menjawab persoalan masalah utama dari masyarakat Kota Depok terhadap adanya program tersebut. Karena masih banyaknya berbagai pihak yang menilai, tidak tepatnya sasaran terhadap penggunaan anggaran, di tengah masih besarnya persoalan kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah dan kurang layaknya sarana pendidikan di Kota Depok. (Risky)
