 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Sarwin Edi Saputra saat Reses di RW 05 Ciketing Udik Bantar gebang |
inijabar.com, Kota Bekasi - Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, mendesak pemerintah daerah dan pelaksana proyek strategis nasional di Kecamatan Bantar Gebang, untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal, yang dinilai krusial guna menekan angka pengangguran terbuka, di wilayah terdampak pembangunan.
Selain itu, warga turut mengkhawatirkan dampak ekologis jangka panjang dari megaproyek, yang diungkapkan dalam jaring aspirasi (Reses) Sarwin bersama warga di RW 005, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Rabu (8/7/2026).
Sarwin menyatakan, sebagai representasi masyarakat Bantar Gebang, pihak legislatif pada prinsipnya mendukung penuh program pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Namun, ia memberi catatan kritis agar proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan bagi warga sekitar.
"Kita sebagai yang punya wilayah Ciketing Udik jelas mendukung program nasional dari pemerintah. Namun, kami berharap dampak positifnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kairan dengan perekrutan tenaga kerja lokal dari warga Ciketing Udik sendiri," ujar Sarwin.
Hingga saat ini, belum ada angka persentase pasti mengenai kuota tenaga kerja lokal yang akan diserap. Hal ini terjadi lantaran progres pembangunan fisik di lapangan, masih berada dalam tahap awal pematangan lahan.
"Untuk tenaga lokalnya memang belum ditentukan berapa persen dari pihak Pemerintah Kota Bekasi sendiri. Pembangunannya juga belum berjalan banyak," kata Sarwin.
Meski regulasi persentase belum diketuk, politisi partai Golkar itu menegaskan komitmennya, untuk terus mengawal proses rekrutmen. Ia berharap, pihak pelaksana proyek bersikap terbuka dan memprioritaskan kelompok usia produktif di Ciketing Udik yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Kami ingin pengangguran di Ciketing Udik ini bisa teratasi dengan adanya proyek ini. Terutama, mereka yang memang sampai saat ini belum bekerja," tutur Sarwin menambahkan.
Sarwin memaparkan, proses konstruksi fisik proyek nasional ini diproyeksikan memakan waktu sekitar satu tahun. Berdasarkan pantauan di lapangan, pengerjaan pematangan tanah terpantau masih berjalan dalam beberapa tahapan dan berada dalam kondisi yang kondusif.
"Pembangunannya berjangka setahun lah. Kan ada fasenya, mungkin ada tahap pertama dan tahap kedua. Yang pasti, sampai detik ini prosesnya masih berjalan aman, alhamdulillah kondisi," kata Sarwin menjelaskan linimasa pengerjaan di lapangan.
Selain urusan lapangan kerja, Sarwin juga merespons kegelisahan warga mengenai dampak lingkungan. Kondisi tanah yang mulai memunculkan bercak merah, serta potensi banjir akibat perubahan tata ruang menjadi poin yang akan diawasi secara berkala oleh dewan.
"Untuk dampak ekologisnya memang banyak warga yang takut kalau nanti banjir dan lain-lain, apalagi melihat banyak tanah yang bercak merah. Ya mudah-mudahan mungkin sudah dikonservasi dengan baik, mudah-mudahan aman," pungkas Sarwin. (Pandu)
