 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, saat menggelar reses. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Ketiadaan fasilitas kesehatan dasar yang dekat dan strategis, menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Jauhnya jarak menuju pusat layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat dinilai membebani warga, terutama bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan pensiunan, yang sangat membutuhkan kehadiran pelayanan negara secara efisien.
Selama ini, warga Jakasampurna harus menempuh perjalanan cukup jauh ke wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, untuk mengakses puskesmas yang posisinya berada di dekat kantor pemadam kebakaran.
Minimnya fasos-fasum akibat padatnya pemukiman penduduk di wilayah tersebut, membuat pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan pengadaan lahan baru, atau memanfaatkan lahan potensial milik negara.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan itu, menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melangkah pada pembangunan infrastruktur mendasar lainnya, seperti gedung sekolah.
"Puskesmas di Jakasampurna ini cukup jauh, ada di Bekasi Selatan dekat pemadam kebakaran. Kami terus mengusulkan dan mendorong adanya belanja lahan atau skema pinjam pakai untuk mendirikan puskesmas di tengah-tengah lingkungan warga," ujar Gilang seusai menggelar jaring aspirasi (Reses) di RW 006A, Jaka Sampoerna, Bekasi Barat, Selasa (7/7/2026).
Gilang memaparkan, terdapat opsi lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) di samping kantor kelurahan, yang potensial untuk dimanfaatkan. Pihaknya sedang mengusulkan proses negosiasi tarif sewa ataupun opsi tukar guling (ruilslag).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pemanfaatan aset negara jauh lebih masuk akal ketimbang opsi menempatkan puskesmas di lahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) komersial yang berbayar dan memberatkan masyarakat saat masuk ke area tersebut.
"Target kami, di tahun 2026 ini urusan lahannya harus dimatangkan dulu, baru pada 2027 tinggal pelaksanaan pembangunannya. Kami sedang menunggu kajian Dinas Kesehatan, untuk memastikan luasan lahan yang ideal bagi satu bangunan puskesmas," kata Gilang menjelaskan linimasa realisasi proyek.
Selain masalah kesehatan, Gilang mencatat sejumlah keluhan krusial warga Jakasampurna terkait infrastruktur penanganan banjir. Meluapnya Kali Beringin yang melintasi kawasan Perumahan Fajar Indah dan menyempitnya aliran air akibat bangunan liar tak bertanggung jawab, kerap memicu genangan parah di sejumlah rukun warga (RW).
"Guna mengatasi persoalan banjir tahunan, saya akan mendorong Dinas Standarisasi dan Kebersihan, untuk melakukan pengerukan sedimen lumpur secara masif, serta memperluas kapasitas tampung kolam retensi (polder) air yang berada di kawasan sekitar," ungkapnya.
Sektor penerangan jalan umum (PJU) juga tidak luput dari sorotan legislatif. Jakasampurna tercatat masih memiliki banyak titik blanko hitam, yang rawan akibat minimnya lampu penerangan, terutama di daerah perkampungan seperti RW 21 Kampung Inkopol, Kranji, Kota Baru, hingga area perbatasan.
"Khusus untuk Bekasi Barat, saya sudah mengusulkan pengadaan 100 titik PJU berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat. Kami ingin menghadirkan efisiensi dan kenyamanan lingkungan agar warga kalau butuh apa-apa, jalannya sudah terang dan fasilitas kesehatannya dekat," pungkas Gilang. (Pandu)
