 |
| Oloan Nababan berfoto bersama warga usai gelar reses di Pengasinan. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Persoalan banjir masih menjadi momok utama dan keluhan paling dominan yang disuarakan masyarakat, saat menghadiri serap aspirasi di lingkungan RW 24, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Sabtu (10/10/2026).
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Oloan Nababan, menegaskan bahwa penanganan banjir memang tidak bisa diselesaikan secara instan, layaknya membalikkan telapak tangan karena melibatkan keterkaitan lintas wilayah dan kewenangan antardinas.
Oloan menjelaskan, penuntasan masalah banjir membutuhkan koordinasi lintas batas wilayah, mulai dari sinergi antara Pemkot dan Pemkab Bekasi hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, target realistis jangka pendek yang harus dikejar pemerintah, adalah memastikan durasi genangan air cepat surut saat pemukiman tergenang.
"Penanganan banjir ini membutuhkan proses dan tidak bisa sekaligus tuntas. Paling tidak, solusi yang bisa direalisasikan pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya agar ketika banjir terjadi, airnya tidak berlama-lama bertamu di lingkungan warga dan bisa segera surut," ujar Oloan usai gelar reses III di wilayah tersebut.
Ia menambahkan, penanganan banjir secara permanen merupakan tantangan besar, yang dihadapi banyak kota besar. Bahkan DKI Jakarta yang memiliki alokasi anggaran hingga puluhan triliun rupiah dan SDM mumpuni di bidang sumber daya air pun, masih terus berjuang menuntaskan banjir.
"Bahkan Jakarta dengan anggaran Rp 80 triliun saja masih berproses mengatasi banjir. Karena itu, fokus kita di Kota Bekasi adalah bagaimana meminimalisir dampak negatifnya ke warga, dengan mengupayakan pompa dan saluran berfungsi optimal agar air cepat kering," tegasnya.
Terkait keberadaan polder air di wilayah Rawalumbu, Oloan menilai fasilitas penampungan air tersebut terbukti sangat efektif meminimalisir potensi banjir, yang lebih parah di kawasan pemukiman padat.
Meski demikian, ia mengakui keberadaan polder air yang ada saat ini, idealnya perlu ditambah di beberapa titik rawan lainnya.
"Kalau tidak ada polder air di beberapa spot Rawalumbu, cerita banjirnya pasti akan berbeda dan jauh lebih parah. Penambahan polder sebenarnya sangat perlu, namun kendala utamanya saat ini ada pada keterbatasan lahan dan dinamika di lapangan," ungkap Oloan.
Oloan menambahkan, seluruh aspirasi, usulan perbaikan jalan, dan penataan drainase yang diserap dari warga RW 24 Pengasinan pada Reses III kali ini, diproyeksikan untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2028.
Sebab menurutnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk TA 2027, telah rampung diselaraskan dan tinggal menunggu pengesahan ketok palu pada Oktober 2026 ini.
"Reses ini menjadi ajang menyapa warga sekaligus menyerap usulan untuk perencanaan pembangunan 2028, karena anggaran 2027 sudah selesai dibahas. Kami akan terus mengawal agar usulan prioritas warga, terutama normalisasi air, bisa terakomodasi," pungkas Oloan. (Pandu)
