 |
| Ketua BPD Kab. Bekasi Zuli Zulkipli |
INIJABAR.COM, Kabupaten Bekasi- Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli mengungkapkan, kabar soal adanya dugaan pemotongan honor pegawai di Puskesmas Tanbelang, harus diusut tuntas. Kalau itu terjadi namanya korupsi.
"Saya pernah juga menyelesaikan persoalan yang sama (pemotongan honor.red) di tiga puskesmas yang ada di kabupaten Bekasi. Alhamdulillah sudah clear itu."ungkap Zuli pada INIJABAR.com. Senin (21/1/2019).
Pria yang juga maju sebagai Caleg DPRD Jawa Barat dari partai Nasdem ini juga mencurigai ada oknum Dinas Kesehatan (Dinkes) yang 'bermain'.
"Saya curiga ada oknum Dinkes juga yang bermain soal ini."ucapnya. Biasanya, kata Zuli, oknum kepala Puskesmas tidak bisa memotong honor pegawai sebelum ditransfer. Karena memang ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur potongan pegawai Puskesmas seperti potongan absensi, kinerja dan, tupoksinya di puskesmas."ujarnya.
"Setelah itu baru ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Tapi setelah ditransfer biasanya ada instruksi untuk memberikan besaran honor, ada yang 10 persen, ada yang 17 persen. Tergantung instruksi. Nah biasanya pegawai pasrah dan takut jika menolak instruksi itu."paparnya.
Zuli menambahkan, memang kalau di audit, pastilah tidak ditemukan unsur pemotongan diluar yang resmi. Karena melalui transfer rekening pegawai langsung. Dia berharap, oknum-oknum kepala puskesmas yang membebani pegawai puskesmas diberi sanksi tegas. Karena kalau dibiarkan akan berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kalau pegawai puskesmas dibebani lagi pengeluaran dari honornya. Ini bisa berdampak ke kinerja pelayanan. Kasihan mereka itu. Sudah lah, kembalikan saja uang potongan itu."pungkasnya.
Sementara, Kepala Puskesmas Tambelang, H.Nurson sudah membantah terkait informasi adanya pemotongan honor pegawai Puskesmas yang dipimpinnya.
"Tidak ada itu potongan, boleh dicek kok. Kan pegawai diberikan honornya lewat transfer ke rekening masing-masing."bantahnya.
