Kalau Kursi Wabup Bekasi Tak Gratis, Tentu Adik Neneng Yasin Ini Paling Berpeluang

Novi Hasanah Yasin

inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Meski sempat membantah adanya “tiket” yang harus dibayarkan bagi kandidat yang berminat menjadi wakil bupati Bekasi. Namun, Partai Golkar Kabupaten Bekasi menyebut bahwa menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi itu tidak gratis.

Pasca Neneng Hasanah Yasin mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Bupati Bekasi periode 2017-2022, beredar sejumlah nama dalam bursa kandidat wakil bupati termasuk adik Neneng Hasanah Yasin sendiri yang bernama Novi. Dan kalau memang tidak gratis tentunya dengan kekayaan yang dimiliki keluarga besar  Novi Hasanah Yasin paling berpeluang mendapatkan kursi wakil Bupati.

Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bila Neneng resmi mundur, posisi wakil bupati bakal tak berpenghuni. Soalnya, Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas Bupati Eka Supria Atmaja bakal menjadi bupati definitif.

Selain beredarnya nama-nama kandidat, muncul juga biaya hingga miliaran rupiah yang katanya wajib disiapkan bagi mereka yang berminat. Hanya saja, kabar tersebut dibantah. Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta menegaskan informasi yang beredar itu tidak benar.

“Sebanyak Rp 25 miliar itu bohong, hoax,” kata dia, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, memang ada biaya perlu dikeluarkan namun tidak sebanyak informasi yang beredar. Hanya saja, Budiarta enggan menyebutkan biaya itu.

"Enggak sampai Rp 25 miliar. Itu berita hoax. Saya tidak akan menyebutkan nilainya. Tapi yang namanya wakil bupati itu tidak gratis,” kata dia.

Sebelumnya, Budiarta merupakan salah satu kader Partai Golkar mengungkapkan sejumlah nama yang memiliki peluang menduduki kursi wakil bupati, di antaranya tiga anggota DPRD Kabupaten Bekasi yakni Iip Bustomi, Sarim dan Novy Yasin yang tidak lain adik dari bupati non aktif, Neneng.

Selain itu, ada juga nama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar. Namun begitu, kemunculan nama ini sempat disayangkan sejumlah pihak, di antaranya partai koalisi pengusung Neneng-Eka.

Menanggapi hal tersebut, Budiarta menegaskan, kursi wakil bupati merupakan hak dari Partai Golkar selaku pemilik kursi terbanyak di antara partai koalisi lain.

“Nama itu muncul untuk siap menjadi wakil bupati. Nama itu berdasarkan informasi internal. Itu belum final tapi mereka nama-nama yang siap jika diminta partai untuk maju. (Wakil bupati) ini kan haknya Partai Golkar. Wajar Partai Golkar yang menetukan calonnya. Hanya saja tetap partai koalisi berembuk,” ucapnya.(*)