|
Menu Close Menu

Kasus Perjalanan Dinas Fiktif Dewan, Kejari Purwakarta Dibilang Mandul

Jumat, 26 Juli 2019 | 13.08 WIB
inijabar.com,Purwakarta - Menjelang pelantikan anggota DPRD Purwakarta Periode 2019 - 2024. Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) yang dikomandoi aktifis Iwan Torana, Ami Awod, Zaenal Abidin, Tigor Nainggolan kembali mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta.

Kedatangan KMP ke Kejari untuk mempertanyakan tindak lanjut perkara SPPD fiktif anggota DPRD Purwakarta 2014 - 2019 yang saat ini hanya baru menetapkan 2 tersangka yakni, M Rifa'i dan H. Ujang Hasan.

Sementara aktor utama pembuat kebijakan masih berkeliaran. Sayangnya Kajari tidak ada di kantornya, menurut petugas di Kejari karena sedang tugas diluar.

Iean Torana mengatakan, Kasus SPPD fiktif adalah kerangka yang jelas yang harus jadi perhatian penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri, pasalnya Sudah jelas dalam dakwaan pun di tulis, "secara bersama sama" melakukan tindak pidana korupsi.

"Ini kan sudah jelas kerangka nya, masa peran pembantu jadi tersangka tapi aktor utamanya masih tunggang langgang bebas, ada apa dengan Kajari Purwakarta," ucapnya.

Lanjut dikatakan Iwan, masyarakat prihatin atas mandulnya supremasi hukum di Purwakarta terutama Kejari Purwakarta yang mengindahkan fakta-fakta persidangan beberapa waktu lalu.

"Atas pertimbangan dan hasil rembukan komunitas peduli purwakarta, kami akan bawa persoalan ini ke Kejagung RI untuk berkominikasi dengan Jamwas Kejagung RI " katanya.

Iwan menambabkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mendatangi kejagung RI untuk menyampaikan aspirasi terkait lambat dan tebang pilih dalam penangganan SPPD Fiktif.

"Lambatnya penangganan dan tebang pilih kasus SPPD Fiktif mendorong kami untuk mendatangi Kejagung RI untuk menyampaikan Aspirasi,"pungkasnya.(cep)


Bagikan:

Komentar

<---IKLAN--->
<---PASNG IKLAN--->
<---PASANG IKLAN--->