inijabar.com, Kota Bekasi- Banyaknya data warga calon penerima bantuan dari Provinsi Jawa Barat disesalkan banyak pihak. Sekedar diketahui Pemerintah Jawa Barat bakal menurunkan bantuan untuk warga sebesar Rp500 ribu per KK per bulan selama empat bulan sejak April hingga Juli 2020. Namun Pemprov Jabar mengeluarkan data warga yang sudah tidak valid alias jadul.
"Iya ada beberapa warga saya yang sudah meninggal atau pindah rumah tapi di data yang diberikan provinsi masih tercantum,"ungkap Lurah Pengasinan Kecamatan Rawalumbu, Juhasan pada inijabar.com. Selasa (7/4/2020).
Terpisah dikatakan Kasi Bencana pada Dinsos Kota Bekasi, Albert Tandaju, bahwa data warga merupakan data yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat. Pihak Dinsos Kota Bekasi hanya mencocokan saja. "Semua data dari provinsi, Kami hanya mecocokan datanya saja. Memang banyak data yang sudah tidak valid,"ujarnya.
Masyarakat perlu tahu SIAPA YANG BERHAK MENDAPAT BANTUAN?
Yang dibantu Jaringan Pengaman Sosial adalah yang menurut sensus ekonomi tahun lalu berada di 40 persen ekonomi terbawah.
GOLONGAN A: Adalah warga Jabar yang berada 25 % ekonomi terbawah akan dibantu pemerintah pusat dengan APBN melalui Kartu Sembako dan Kartu PKH. Dan mereka yang jadi pengangguran akan dibantu Kartu Prakerja.
GOLONGAN B: Adalah warga Jabar yang berada di rentang 25% sd 40% ekonomi terbawah. Tadinya golongan inj hidup mandiri. Namun golongan ini jatuh pada rawan miskin karena covid.
Inilah yang dibantu Dan APBD Provinsi Jawa Barat dengan total 3,2 Trilyun untuk 4 bulan ke depan. Agar ekonomi pasar tetap berjalan, maka Sembako dibeli dari pedagang pasar dan bulog, dikirim oleh OJOL/OPANG dan PT POS, kepada rumah tangga yang berhak. Pendataan golongan B sedang dilakukan oleh RT/RW.
Ditergetkan pertengahan April sudah bisa didistribusikan. Jika yang merasa berhak namun terlewat pendataan, akan dilakukan revisi data di gelombang berikutnya.(*)
