Karantina Media di Saat Wabah Corona

Redaktur author photo

ADA kampanye mengajak tutup Medsos dan jangan ikuti berita. Katanya mengikuti berita-berita di media hanya akan menurunkan imunitas tubuh dan karenanya mudah dihinggapi Covid 19. Benarkah ?.

Saudaraku, media itu menyampaikan fakta dan peristiwa. Sumbernya dari pihak-pihak yang kompeten, biasanya kelompok suprastruktur politik dan sosial serta para pesohor. Meski ada media yang jadi alat kepentingan sehingga tak selalu jujur menyampaikan fakta, tetapi media itu banyak, tak mungkin bisa dikendalikan semuanya. 

Maka kalau ingin berita nya baik, berbuat dan berharaplah agar para tokoh itu bertutur dan berperilaku baik, sehingga yang muncul di media juga paralel, meski ada yang mengatakan "good news is bad news", cerita baik kurang menarik diberitakan.

Saya juga ingin nya bisa nyaman dan tentram tidak mendengar berita-berita jelek. Tapi kok berita tak nyaman di mata itu terbaca juga.

Misalnya ; 1. Diberitakan adanya rapat tertentu yang membahas kemungkinan kenaikan gaji pimpinan KPK jadi Rp. 300 juta. Coba bayangkan, di tengah penderitaan rakyat mereka minta naik gaji, di tengah Corona citra KPK semakin dirusak dari dalam. Tentu segera diralat dan diklarifikasi oleh Jubir KPK. Tetapi sejauh berita yang saya baca tidak ada sanggahan bahwa "rapat tentang itu tidak pernah ada". Bagaimana jika tak ramai diberitakan....???

2. Menkumham akan melepaskan 30.000-an orang Napi, termasuk napi koruptor dengan alasan khawatir terpapar Corona. Luar biasa, apa tidak ada cara lain untuk mencegah Corona di LP selain dengan cara melepaskan mereka ? Sementara kita diperintahkan untuk mendekam di rumah ?. Dan bagaimana jaminan kepada warga agar tak terpapar kejahatan para pelaku kriminal itu, mengingat mereka keluar disaat kondisi ekonomi susah ?. Jangan sampai kecemasan itu kini beralih ke warga.

3. Diberitakan bahwa pernyataan presiden diartikan berbeda secara diametral oleh Juru bicara Presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Kok bisa ? Apakah Presiden yang tidak jelas penyampaiannya ataukah ada masalah pada kedua orang itu ? Bagaimana bisa terjadi lemahnya koordinasi mereka yang di lingkaran terdekat Presiden itu ?

4. Tapi ada juga yang sulit dicari beritanya padahal diharapkan rakyat karena seharusnya memang menjadi berita, yaitu tanggapan dan pernyataan resmi kelembagaan DPR yang disampaikan oleh Ketua DPR terkait masalah-masalah krusial yang terjadi di Negeri ini.

Misalnya; 1. Mengapa waktu itu Ketua DPR tidak mengingatkan Pemerintah sedini mungkin untuk segera mengantisipasi kemungkinan masuknya Corona ke Indonesia, bukannya saling berlomba pongah menyatakan Indonesia bebas Corona ?.

2. Mengapa Ketua DPR tidak segera mengingatkan Presiden ketika menyampaikan skema rencana penanganan Corona yang bermuara pada UU Darurat Sipil ? Bagaiamana korelasinya dari wabah menjadi Darurat Sipil?. Memangnya virus melakukan pemberontakan ?

3. Mengapa Ketua DPR tidak segera meminta dengan tegas agar seluruh jajaran Pemerintah, baik vertikal maupun horizontal bisa terkoordinasi dengan baik dan dalam satu komando yang sama. Secara etika pemerintahan saja tidak semestinya kebijakan Presiden diralat Menterinya atau pernyataan Wapres serta merta ditentang Juru bicara Satgas Corona, atau pernyataan Para Kepala Daerah yang berdbeda dengan kebijakan nasional meski dibungkus dengan istilah yang lebih halus ? Dan sebagainya.

4. Mengapa Ketua DPR tidak mempertanyakan alasan Pemerintah untuk tidak menangguhkan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibukota baru sehingga dana nya bisa dialokasikan untuk menanggung beban ekonomi rakyat akibat wabah Corona ? Bukankah pemerintah sedang kesulitan keuangan, mengapa memaksakan diri terus menggarap ibukota baru yang saat ini bukan prioritas ?

5. Dan misal-misal lainnya, yang seharusnya lembaga DPR yang berbicara. Saya yakin anda bisa menambah panjang daftar nya.

So, bijaklah menanggapi ajakan mengisolasi diri dari Media. Bisa jadi ada motif politis di belakangnya. Siapa tahu ?

Penulis; Uum Syarief Usman - Praktisi Sosial
Share:
Komentar

Berita Terkini