Pria yang juga menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan hal tersebut saat menjadi narasumber diskusi virtual yang dihelat DPP Partai Demokrat dengan tema ‘Agama dan Pancasila, Merawat KeIndonesiaan: Bedah Tuntas RUU HIP’, Jumat (26/6/2020).
Syarief Hasan menuding ada konspirasi juga terkait pembahasan RUU HIP untuk memperkuat BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).
“Seperti kita ketahui BPIP dibentuk melalui Perpres. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau dengan Perpres itu tidak kuat, sehingga mereka menginginkan melalui UU,”ujarnya.
"Kalau kita lihat isi RUU, sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP. Saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu,” ucapnya.
Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, kata Syarief, peran BPIP tidak perlu diatur melalui UU, melainkan cukup dengan Perpres yang bisa dibentuk dan juga dibubarkan.
“Nah itu yang tidak mereka kehendaki. Dengan demikian kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasila,” bebernya.
“Ini ada konspirasi tertentu bahwa kepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU (HIP) dilanjutkan,” sindirnya.
Syarief juga menegaskan, pihaknya telah menarik diri dari pembahasan RUU HIP yang telah masuk Prolegnas 2020 dan kini menjadi polemik di tengah masyarakat itu.
Fraksi Demokrat memandang RUU HIP tidak memiliki urgensi apapun untuk dibahas di tengah pandemik Covid-19.
“Sesuai arahan dari Ketum dan Ketua Fraksi bahwa Demokrat menginginkan agar RUU HIP supaya didrop dari Prolegnas 2020, tidak perlu ditunda, tapi dihentikan. Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final,""tandasnya.(*)
