inijabar.com Kabupaten Cirebon- Kunjungan kerja Tim Saber Pungli Polda Jabar dalam pengarahan dan penguatan bekerja tanpa pungutan liar (pungli) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedawung, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020).
Ketua Pelaksana Saber Pungli Kombes Pol Syahri Gunawan, MH (irwasda Polda Jabar) mengatakan, terkait dengan proses pidana ada sebagian sudah kita dilakukan pembinaan ada terkait dengan pungli yang kecil-kecil dilakukan masyarakat karena keadaan ekonominya memaksa seperti pak ogah dan sebagainya kita lakukan pembinaan.
Kalau yang tidak bisa kita bina yang levelnya pegawai negeri kita lanjutkan pada kasus pidana.
Menurut Dia, untuk sementara kasus bansos itu belum yang kita pidana karena memang dalam faktanya arah ke pidananya belum ada secara privasi kita sudah melakukan pembinaan pada afif pada atasannya.
"Data ini ada di pos-pos sehingga secara deteil sudah ada 10 ribu lebih kegiatan yang kecil-kecil yang nilainya seribu, duaribu yang mungkin dilakukan oleh aparatur pelayanan," ucapnya.
Selanjutnya kata Syahri, terkait dengan pelayanan publik seperti pelayanan bikin KTP, sertifikat, paspor dan lain sebagainya yang terkait pelayanan publik.
Sementara kita tidak bisa tertinggi dimana karena rata-rata di kabupaten dan kota ada. Sudah ada penurunan dengan adanya tindak-tindakan penindakan dan informasi dari masyarakat juga sudah berkurang," tambahnya.
Acara ini sinergis untuk pencegahan pungli, jadi kalau dari provinsi saja yang bekerja terus dibawah OPP, wilayah dan daerah saja maka hasilnya kurang maksimal. Maka, kita datang kesini untuk bersinergis supaya pungli ini kedepannya tidak ada lagi," tuturnya.
"Di sini itu bagus inovatifnya banyak Alhamdulillah dengan inofatif-inofatif tersebut itu tidak ada lagi celah untuk terjadinya pungli," terangnya.
Umpamanya di imigrasi bikin paspor seharusnya satu hari selesai dan di ulur-ulur umpamanya yang bikin jasa, Alhamdulillah disini tidak terjadi," imbuhnya.
"Di imigrasi ini ada program disini seperti, paspor masuk desa, ada 40 orang mau bikin paspor atau komuniti datang, drave tru, makan di kantin tidak boleh bergabung dengan pemohon dan petugas suatu hal-hal yang inovatif untuk perbaikan," jelasnya.
"Kita mendorong masyarakat untuk bersama-sama mencegah pungli ini kita membuka layanan pengaduan, ada layanan pengaduan siberli, ada sms dan wa dan kita juga di TVRI ada sosialisasi dan talk show," pungkasnya. (Fii)
