inijabar.com, Kabupaten Cirebon- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Cirebon sampai hari ini belum terlihat perannya dalam upaya membantu pemerintah melayani masyarakat Kabupaten Cirebon, bahkan saat ini dipermasalahakan oleh pihak pemerintahan sendiri bahwa PDAM Tirta Jati tidak memberikan setoran labanya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (3/8/2020).
Menurut Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon,Ahmad Gunawan PDAM yang kita ketahui dari tahun ke tahun pelayanannya sama sekali tidak memuaskan.
Terbukti dari suplay air untuk rumah tangga tidak mampu tercukupi di beberapa wilayah, seperti kecamatan Gunungjati, Suranenggala, kapetakan, Tengahtani, dan wilayah lainnya.
Masih Kata Dia, terlebih lagi saat musim kemarau, PDAM tidak mampu mensuplay air bersih yang merupakan kebutuhan vital masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Jeritan masyarakat di wilayah pesisir di Desa Mertasinga, Desa Muara, Desa Sirnabaya, Gunungjati, harus diperhatikan," ucapnya.
Ahmad Gunawan mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka harus membeli 5-7 derigen tiap hari dengan harga kisaran Rp. 2.500 s.d Rp. 3.500 per derigen. Padahal saluran pipa PDAM sudah tersedia, tapi air nya tidak ada.
"Kondisi seperti ini sangat disayangkan. Hal ini pun terjadi di wilayah lainnya, sehingga fenomena rebutan sedot air PDAM dengan mesin pompa air dari rumah warga dibiarkan oleh PDAM tanpa mengindahkan prinsip keadilan penggunaan layanan air yang menjadi hak semua warga," beber Ahmad Gunawan.
Dengan demikian, kami minta agar Bupati segera melakukan pembenahan serius terkait menejemen semua BUMD milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, terutama PDAM Tirtajati," tandasnya. (Fii)
