inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait mangkraknya ribuan paket sembako yang merupakan bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk para pekerja atau buruh yang di PHK akibat pandemi Covid 19. Ditanggapi Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Hj Evi Mafriningsianti.
Menurut dia, sepertinya ada persoalan proses data awal pengajuan permohonan sembako tersebut yang diajukan oleh Disnaker Kota Bekasi.
"Kita akan panggil Kadisnaker ke Komisi IV untuk menjelaskan soal ribuan paket sembako tersebut,"ujar anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi ini.
"Iya memang prosedur penerima bansos harus menyiapkan sejumlah prasyarat sama halnya dengan penerima bansos lain (baik yg di pusat, propinsi dan kota) harus ada KTP dan KK,"tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, bansos permohonan Disnaker ini untuk buruh yang terkena PHK berjumlah 1888 paket belum disalurkan sudah lebih dari sebulan. Kepala Disnaker Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengaku telah melakuksn rapat koordinasi dengan serikat pekerja dan menyepakati masing-masing serikat pekerja akan mengajukan anggotanya yang kena PHK.(*)
