inijabar.com, Kota Bekasi- Pemerintah kota Bekasi telah melakukan dua jenis Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB). Pertama PSBB pra-transisi sebanyak 4 tahap, kedua PSBB Transisi yang berlaku perpanjangannya hingga 2 Oktober 2020.
Namun, setelah DKI kembali memutuskan PSBB seperti awal masa pandemi corona. Ketua Kebijakan Publik KAMMI Kota Bekasi mendesak pemerintah Kota Bekasi melakukan langkah serupa.
"Pemkot harus segera mengajukan PSBB seperti Pra-Transisi kembali dengan kondisi hari ini. Sebab Kota Bekasi yang seyogyanya menjadi awal model dari new normal justru mengalami peningkatan terus menerus jumlah pasien Covid-19," ujar Rangga dalam keterangan tertulis.Kamis, (10/9/2020).
Rangga mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan tindakan preventif yang lebih tegas penegakan PSBB seperti awal sebelum diberlakukannya Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB).
Hal ini berkaca dari jumlah pasien positif Covid-19 di Bekasi yang telah menyentuh angka reproduksi 1,55 Sebagai informasi, angka reproduksi potensi penularan penyakit oleh seseorang.
Apabila angkanya kurang dari 1, maka penularan bisa dianggap terkendali karena berjalan lambat. Sebaliknya, jika lebih dari 1 maka penularan akan semakin tinggi Pertambahan angka reproduksi juga bersamaan dengan melonjaknya jumlah pasien saat dilonggarkan.
"Pelonggaran ini sepertinya tidak siap. Warga masih menanggap Covid-19 itu merupakan hal biasa. Maka dengan pertambahan angka reproduksi, Pemerintah Kota Bekasi seharusnya transparan kepada warga. Saat ini berbahaya jika kita membiarkan angka ini terus naik, pemerintah Kota Bekasi perlu segera memberlakukan PSBB pra-transisi lebih ketat sebagi usaha menyelamatkan kesehatan warga,"tutur Rangga.
Terhitung sejak maret, pasien positif corona terus beranjak naik hingga 2.072 kasus Padahal, pada tanggal 18 agustus lalu pemkot Bekasi baru saja mengumumkan ada 1.324 jumlah kumulatif pasien positif Covid-19 Dengan begitu, selama sebulan terdapat peningkatan angka pasien Covid-19 di Kota Bekasi.(*)
