inijabar.com, Ciamis- Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menggelar rapat koordinasi sekaligus halal bihalal secara virtual dengan berpusat di Aula Setda Kabupaten Ciamis Jum'at, (21/05/2021).
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh forkopimda, seluruh kepala SKPD, Camat, MUI dan Kepala Desa se-Kabupaten Ciamis melalui virtual.
"Selaku manusia biasa tentu tidak liput dari kehilapan dan kealpaan, maka pada kesempatan ini saya memohon maaf yang setulus-tulusnya mudah-mudahan ibadah shaum kita selama 30 hari penuh di bulan Ramadhan di terima oleh allah SWT," ungkapnya.
Selanjutnya dalam rapat tersebut, Herdiat memaparkan arahan dari Presiden RI, diantaranya yaitu mengenai kebijakan pemulihan ekonomi daerah dan tentang pengendalian kegiatan mudik dan wisata idul ftri.
"Beberapa hari lalu kami telah melaksanakan rapat secara virtual dengan presiden RI, yang intinya ada beberapa arahan yang harus ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan sampai tingkat kelurahan atau desa," jelasnya.
Dalam statemen nya presiden mengintruksikan bahwa seluruh Kepala Daerah harus melakukan kebijakan pemulihan ekonomi namun tetap tidak lepas dengan mempedomani protokol kesehatan.
"Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kab. Ciamis sangat terasa sekali, semua sektor mengalami penurunan, namun yg dapat memberikan harapan adalah di sektor pertanian, peternakan dan perikanan," ujarnya.
"Mudahan-mudahan kita bisa beriringan dan setahap demi setahap perekonomian kita bisa lebih baik," tambahnya.
Selain itu dalam arahannya presiden mengintruksikan untuk zona merah dan zona kuning tidak diizinkan untuk membuka tempat wisata.
"Secara keseluruhan memang untuk Kabupaten Ciamis berada di zona oranye, akan tetapi ada beberapa tempat wisata yang berada di zona kuning seperti Situ Lengkong Panjalu, meski begitu saya berharap ditempat tempat wisata baik yang dikelola oleh pemerintah desa atau swasta tetap melaksanakan prokes yang ketat," tandasnya.
Menurutnya, manajemen pengendalian Covid 19 dan pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian semua pihak dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa.(edo)
.
