inijabar.com, Kota Bekasi- Polemik antara Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi dengan Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi R.Eko semakin memanas. Kedua pihak belum bisa bersatu untuk kejayaan partai berkepala burung Garuda tersebut.
Polemik pun berkembang ketika ada temuan BPK RI soal bantuan dana partai untuk Gerindra kota Bekasi senilai puluhan juta rupiah yang catatannya tidak ada bukti terlampir.
Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi R Eko saat dikonfirmasi tidak menjawab secara substantif malah menyebut hal tersebut sebuah dinamika politik biasa yang terjadi di internal partainya.
Sementara Ketua PAC Gerindra Bekasi Timur Nanang Suryadi menyatakan, sebaiknya baik kawan-kawan di Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi dan juga Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi R. Eko untuk mengendorkan sikap egois nya demi kemajuan partai.
"Yah, sebaiknya memang yang di Fraksi maupun Ketua DPC Gerindra untuk menurunkan rasa egois nya untuk bisa duduk bersama menuju kejayaan partai mengingat momen politik kedepan harus diperjuangkan,"ujar pria yang diangkat sebagai kordinator PAC Gerindra se Kota Bekasi. Selasa (15/6/2021).
Terpisah salah satu pengurus DPC Gerindra Kota Bekasi Bambang Sunaryo, tetep keukeuh agar R Eko selaku Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi untuk mundur karena dinilai gagal mempersatukan kader dan pengurus.
"Sebaiknya mundur saja, kita lihat beliau tidak punya leadership, komunikasinya masih bersikap seperti bos dan karyawan. Masa soal pertanggung jawaban dana parpol dianggap dinamika politik biasa. Itu kan persoalan pidana jadi jangan dianggap enteng,"tuturnya.
"Bagaimana mau mengurus partai bisa solid dan kuat, mengurus keuangan dan pertanggung jawaban keuangan saja tidak benar dengan pertanggung jawaban fiktif. Belum menjadi pejabat negara. Pasti akan merugikan rakyatnya,"ucapnya.
Pria yang juga berprofesi sebagai lawyer ini menegaskan, persoalan di DPC Gerindra Kota Bekasi bukan masalah egoisme tapi soal pertanggung jawaban keuangan partai.
"Ini bukan soal egoisme tapi soal dia (Eko.red) tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan partai. Karena sampai saat ini tidak jelas kegiatan partai. Yang diklaim acara pendidikan politik pun saat itu merupakan hasil patungan para anggota dewan dan kader. Jadi bukan duit dari bantuan parpol dari Kesbangpol,"tandasnya.(*)
