inijabar.com, Karawang- Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Karawang, Yayan mengatakan, Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, serta hukum ketatanegaraannya menempatkan partai politik sebagai wadah untuk proses pengajuan Calon Presiden. Dengan angka Presidensial Threshold yang cukup tinggi menyebabkan koalisi antar partai terpaksa dibangun.
Yayan sepakat bahwa berbeda dengan calon kepala daerah yang memungkinkan adanya calon independen yang diajukan dari luar partai, maka untuk calon Presiden tidak dikenal calon independen tersebut. Pengajuan Calon Presiden/Wakil Presiden adalah domein partai politik. Bukan ormas atau lembaga lain.
"Menariknya saat ini organisasi kemasyarakatan NU diramaikan media dengan agenda Konvensi calon Presiden, bahkan Sejumlah tokoh baik Ketua Umum, Menteri, akademisi, maupun lainnya yang terafiliasi dengan organisasi ini ditampilkan sebagai kandidat, apalagi dengan adanya isue, panitiapun dibentuk yang dikenal dengan sebutan "Panitia 9" entah merujuk kepada Panitia 9 Piagam Jakarta atau "Wali Songo,"ucapnya.
Yayan menyampaikan, ormas mesti menggariskan soal pembagian tugas dan kewenangan. Kompetensi berpolitik praktis menjadi ranah partai politik dan organisasi politik lainnya. Ormas khususnya ormas keagamaan diharapkan tetap fokus pada berbagai amal usaha di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Tanpa harus mengabaikan aspek pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan politik tentunya.
Karena menurutnya, dalam iklim politik yang pragmatik dan transaksional saat ini, konvensi bukan penentu dan jaminan. Tokoh politik "juara" dalam konvensi belum tentu diterima oleh partai atau koalisi partai politik. Organisasi Kemasyarakatan tidak boleh ikut terjebak pada politik pragmatik dan transaksional tersebut.
"Rakyat sudah faham dan bosan dengan tipu-tipu politik termasuk konvensi yang kadang juga pura-pura demokratis, partai politik sejak dini telah memiliki calon Presiden sendiri, apalagi dengan buruknya konvensi, sepertinya menjadi ajang bisnis yang dikenal dengan politik mahar. Untuk berjuang mendapatkan kendaraan kandidat harus siap membayar. Konvensi pun menjadi kamuflase dari seleksi figur politik,"ungkap Yayan. Kamis (17/6/2021)
Bahkan menurutnya juga, jika ingin ada perubahan pada sistem politik maka hal mendesak yang mesti dilakukan saat ini adalah demokratisasi di lingkungan partai politik itu sendiri.
"Karena oligarkhi partai harus diubah, apalagi jika kekuasaan tunggal berada di tangan Ketua Umum. Ini adalah penggeseran bahkan penghianatan atas prinsip demokrasi,"pungkasnya di Karawang.(pik)
