Program Rutilahu Gagal, Dinas Perkimtan Bekasi Dinilai Melanggar

Redaktur author photo




inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Aliansi mahasiswa Melawan Ketidakadilan Rakyat (AMERTA) menggelar aksi demonstrasi yang ke dua kalinya di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu (16/6/2021) 


Dinas Perkimtan dinilai tidak ada itikad baik untuk dimintai keterangan dan mendesak kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) untuk bertanggungjawab dan transparansi dalam program rumah tidak layak huni (Rutilahu) 2021. 


"Permasalahan Rutilahu, masih menjadi pekerjaan rumah yang serius, pasalnya masih banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang mempunyai rumah tidak layak untuk di huni," ungkap koordinator aksi, Marsin Fransisco


Senada, Ketua AMERTA Ifky Arendas mengatakan, pada tahun 2020 pemerintah kabupaten Bekasi sudah menetapkan program Rutilahu sebanyak 5 ribu unit rumah atau Rp100 milyar yang dianggarkan untuk program  tersebut yang telah dijalankan pada tahun 2021 ini.


"Kami menduga adanya keterlibatan Bappeda, komisi DPRD kabupaten bekasi dan Bupati Bekasi sehingga menimbulkan kegaduhan,"ujarnya.


"Artinya kami pun mempertanyakan dalam pelaksanaannya bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan dan Bupati terkait pemangkasan anggaran program Rutilahu sebesar 50% pada saat program sudah berjalan, dengan dalih refocusing untuk membayar hutang program E-katalog dan penanganan dana covid 19. Bahwa kami pun menilai ini sudah tidak wajar karena banyak sekali permainan atau penggelapan dalam pemangkasan program Rutilahu dan banyaknya stakeholder yang terlibat di dalamnya padahal rakyat sudah sangat berharap dengan program ini agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak," ungkapnya. 


Selain itu, lanjut Marsin Fransisko, pengurangan jumlah dalam program Rutilahu akan menimbulkan pergolakan  di bawah maupun di tatanan Pemkab Bekasi. 


"Kita sudah lakukan penelusuran di bawah, banyak percikan di tataran grahroot karena pemangkasan ini. Banyaknya warga yang sudah di kabarkan menerima bantuan Rutilahu kemudian tidak jadi. Pemkab Bekasi harusnya lebih bijak ketika mengambil keputusan," ungkap di sela aksi.(mam)



Share:
Komentar

Berita Terkini