inijabar.com, Kota Bekasi- Dalam rangkaian menjelang hari jadi Ikatan Wartawan Online (IWO) ke 10 tahun. IWO Kota Bekasi menggelar diskusi 2 sisi terkait persoalan PPDB Online dengan mengambil tema "Anak Bangsa Harus Sekolah, PPDB Untuk Siapa" bertempat dikantor Sekertariat IWO Kota Bekasi, Jumat (29/7/2022).
Hadir sebagai narasumber Kepala KCD Regional III Jawa Barat Asep Sudarsono, Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Krisman Irwandi, Sekertaris BMPS (Badan Musyawarah Pendidikan Swasta) Ayung Sardi Dauly serta pengamat pendidikan Tengku Imam Kobul Yahya, serta Ketua DPC Nasdem Kota Bekasi Aji Sabana.
Dalam pemaparannya, Kepala KCD III Jabar Asep Sudarsono mengakui, setiap pelaksanaan PPDB pasti ada polemik, namun bagi dia setiap polemik pasti akan ada solusi untuk kedepannya bisa melaksanakan PPDB agar lebih baik lagi.
"Saya akui setiap tahun PPDB pasti ada persoalan, ada permasalahan sistem zonasi ada juga manipulasi yang manipulasi KK. Maka dari itu setiap ada permasalahan, pasti kami akan memperbaiki ditahun depannya agar lebih baik lagi," ucap Asep.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan Tengku Imam Kobul Yahya menyatakan, PPDB ini memang akan terus bermasalah bila pemerintah daerah menomorduakan sekolah swasta
"Sekarang gini, orang tua murid ini ingin mencari sekolah yang berkualitas dan gratis pasti tujuan utamanya di sekolah negeri, saat ditawarkan sekolah swasta pasti langsung bilang harus bayar lah, prasarana kurang memadai lah. Maka dari itu saya ingin pemerintah daerah juga memberikan bantuan yang sama ke sekolah swasta terkait sarana prasarana dan soal biaya yang gratis," ujar Imam Kobul.
Imam menambahkan, bila hal ini tidak dibenahi oleh pemerintah, maka nanti akan banyak para siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah akibat tidaknya biaya untuk mengenyam pendidikan.
"Karena pikiran orang tua itu sekolah negeri gratis, kalau misalkan sekolah swasta disubsidi dan dibantu pemeliharaannya oleh pemerintah pasti akan banyak masyarakat yang akan melirik sekolah swasta," tutup Imam.
Masih di acara yang sama, Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Krisman Irwandi mengatakan, pemerintah Kota Bekasi sudah membuat MoU terkait persoalan dana subsidi sekolah swasta bagi orang yang tidak mampu.
"Sudah kami bahas dengan BMPS terkait dana subsidi di sekolah swasta bagi orang tua yang tidak mampu. Semoga tahun ini bisa teralisasi agar para anak bangsa bisa bersekolah tanpa memikirkan biaya," ucap Krisman.
Acara semakin menarik ketika salah satu peserta membacakan pertanyaan tajam terkait adanya manipulasi data melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi yang dilakukan oknum.
Sekedar diketahui diskusi tersebut mayoritas adalah wartawan dari berbagai media online. Namun ada juga dari kalangan aktifis mahasiswa dan orang tua murid.(*)
