 |
| Ketua DPD Partai Gelora Kota Bekasi Ariyanto Hendrata (tengah) didampingi jajaran pengurusnya saat gelar jumpa Pers di kantornya. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Terkait rencana renovasi ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 2023 senilai Rp6 miliar dikritik keras oleh Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata yang menggelar jumpa pers di sekretariat Partai Gelora Kota Bekasi di Jl Juanda Bekasi Timur. Selasa (20/9/2022).
Pria yang juga mantan anggota DPRD Kota Bekasi ini menyayangkan sikap Ketua DPRD Kota Bekasi yang menyetujui anggaran rehabilitasi ruang sidang paripurna.
"Secara tegas kami menolak dan hal ini menujukan bahwa Ketua DPRD Kota Bekasi telah kehilangan empati pada persoalan masyarakat," tuturnya di hadapan awak media. Selasa (20/9/2022).
Sudah seharusnya, kata Ariyanto, Ketua DPRD Kota Bekasi terdepan dalam menolak rehabilitasi ruang paripurna tersebut.
"Seharusnya Ketua DPRD Kota Bekasi terdepan menolak hal tersebut, mengingat ruang sidang paripurna yang sekarang masih layak dan bagus," terang Ariyanto.
"Kita bicara dari hati yang paling dalam. Saat ini mssyarakat sedang kesulitan dengan kenaikan harga yang secara bersamaan. Harusnya empati Ketua DPRD Kota Bekasi lebih dikedepankan," sambungnya.
Ia menuturkan, rehabilitasi ruang sidang tersebut telah melukai perasaan masyarakat. Disaat masyarakat sedang dalam kesulitan akibat inflasi dan kenaikan harga BBM bersubsidi, sudah seharusnya Ketua DPRD Kota Bekasi mementingkan kesulitan rakyat.
"Selama ini kan partainya Ketua DPRD Kota Bekasi paling rajin bikin spanduk peduli kesengsaraan rakyat. Harusnya jargon di spanduk dan perbuatan politik harus sejalan," katanya lebih lanjut.
Ariyanto menambahkan, anggaran Rp 6 miliar untuk rehabilitasi ruang paripurna DPRD Kota Bekasi bisa dikaji ulang. Apalagi pelaksanaan rehabilitasinya belum dilakukan.
"Solusi dari kami, anggaran Rp6 miliar tersebut direlokasi untuk bantuan sosial. Terutama untuk masyarakat yang tidak tercover melalui bantuan sosial dari Pemerintah Pusat," imbaunya.
Ia pun mengaku mendapat keluhan dan laporan dari masyarakat jika masih banyak yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Banyak dari warga Kota Bekasi yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tapi tidak mendapat bantuan sosial.
Mata anggaran yang tidak mendesak sebaiknya direlokasi untuk menyelamatkan keterpurukan ekonomi warga Kota Bekasi akibat pandemi, kenaikan tarif PDAM dan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Mewakili masyarakat, mohon kepedulian Ketua DPRD Kota Bekasi atas kesulitan mssyarakat. Caranya, dengan merelokasi anggaran rehab ruang sidangnya menjadi program bantuan sosial masyarakat," paparnya.
Secara prosedur tidak ada alasan kuat untuk tidak mengalihkan anggaran rehabilitasi ruang sidang DPRD Kota Bekasi. Artinya, secara prosedur dan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, pengalihan anggaran bisa dilakukan.
"Kan ada APBD Perubahan. Mekanisme ini bisa diambil. Bisa dialihkan saat pembahasan APBD perubahan. Persoalannya tinggal itikat baik dari Ketua DPRD Kota Bekasi, mau atau tidak mengalihkan anggaran tersebut," tandasnya.
Terpisah, mengamati kritikan Ketua Partai Gelora Kota Bekasi Ariyanto Hendrata kepada Ketua DPRD Kota Bekasi h Saifuddaulah disoroti Pengamat Kebijakan Publik Dr.Bambang Istianto sebagai hal yang wajar sesama politisi.
"Kritikan dari ketua Partai Gelora Kota Bekasi itu hal yang wajar. Sebagai lembaga negara, DPRD juga harus terus dikawal kinerjanya. Justru yang menarik ketika kritikannya ditujukan hanya kepada Ketua DPRD. Kan kepemimpinan DPRD itu kolektif kolegial. Saya rasa yang mengkritik juga paham itu apalagi mantan anggota dewan kan,"ujar pria yang akrab disapa Bais ini.
Bais mensinyalir ada muatan politis dibalik kritik Partai Gelora ini melalui pintu proyek renovasi ruang paripurna.
"Saya kira ketua Gelora itu mencoba masuk dari pintu proyek renovasi rapat paripurna DPRD untuk menyerang partai sang ketua DPRD yakni PKS dan kita mahfum asal usul partai Gelora dari mana. Nah ceruk kantong PKS ini yang ingin diberi sinyal oleh partai Gelora. Bahwa partai Gelora bakal jadi rival di 2024 di Kota Bekasi bagi PKS,"tuturnya.
Namun demikian, Bais menilai Ketua Partai Gelora, justru kurang peka terhadap kondisi kekinian di Kota Bekasi. Kalau yang disentuh kepekaan terhadap kesulitan masyarakat akibat kenaikan BBM. Seharusnya yang dikritik Pemerintah Daerah nya atau eksekutif.
"Saya kira sebagai partai baru seharusnya Partai Gelora juga main di dua sisi untuk mengkritisi tidak hanya legislatif tapi eksekutif juga dikontrol. Apalagi kepercayaan publik di Kota Bekasi masih terus menurun terhadap kepala daerah nya dengan kasus hukum, kinerja pasca kasus OTT oleh KPK. Nah ini kan harus juga disuarakan oleh partai baru seperti Partai Gelora Kota Bekasi ini," pungkas Bais.(*)
