inijabar.com, Kota Bekasi- Pemilu Legislatif masih kurang 2 tahun lagi. Namun perang terbuka antara Partai Gelora Kota Bekasi dengan PKS Kota Bekasi sudah dimulai. Pintu masuknya setelah Ketua DPD Partai Gelora Kota Bekasi Aryanto Hendrata yang juga mantan anggota dewan dari PKS ini mengkritik Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah yang juga sebagai kader PKS. Terkait rencana renovasi ruang paripurna DPRD Kota Bekasi senilai Rp6,9 miliar di tahun anggaran 2022.
Kemudian di salah satu media lokal Humas PKS Andhika Dirgantara membalas dengan menyebut Ketua DPD Partai Gelora Kota Bekasi Aryanto Hendrata hanya Pansos (panjat sosial) menyerang PKS soal renovasi ruang paripurna.
“Kita respek terhadap setiap masukan dan kritikan,” ungkap Andhika yang juga Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi.
Hanya saja, imbuh Andhika, dirinya menyayangkan kritik yang dilontarkan Ariyanto sangat subyektif, personal dan tendensius karena hanya ke ketua DPRD Kota Bekasi yang notabene dari PKS. Maka, kritik tersebut menjadi bias dan terkesan panjat sosial (pansos).
“Kami menyayangkan kritikan itu jadi lebih berasa nuansa pansosnya. Sangat disayangkan jadi subjektif dan mandul substansi,” tambahnya.
Menurut Andhika, rencana renovasi ruang sidang paripurna itu bukan ujug-ujug dan tanpa kajian. Berdasarkan hasil kajian, usia ruang paripurna itu sudah lebih dari 20 tahun dan layak diperbaiki guna menghindari hal buruk di kemudian hari.
"Tentu ini menjadi pertanyaan besar kami, ada PKS dibalik proyek ini. Kenapa begitu semangat membela rehab ruang sidang paripurna tersebut?," kata Ariyanto Hendrata, Ketua Gelora Kota Bekasi.
Ia menambahkan, jika pihaknya hanya menyambungkan aspirasi masyarkaat Kota Bekasi, kenapa disikapi dengan sangat emosional? Suara-suara penolakan terhadap ruang sidang parpirna nyata. Ini menjadi keresahan masyarakat.
"Justru kami obyektif. Basisnya penolakan masyarkat terhadap rehab ruang sidang paripurna tersebut. Ini fakta. Bila PKS tak mendengar ini sebagai penolakan dari masyarakat, rasanya aneh ya, udah jelas penolakan tersebut," kata Ariyanto Hendrata.
Sebagai bagian dari masyarakat, Gelora Kota Bekasi hanya ingin menjalankan fungsinya untuk saling memberikan masukan yang membangun. Kontrol adalah sesuatu yang diperlukan dalam alam demokrasi.
"Tentu kami sesalkan kenapa PKS malah seperti alergi dengan kritik. Padahal kritikkan baik bagi demokrasi. Masa setiap masukan dan kritik disikapi sebagai bahaya dan pembelaan diri. Inikan bisa merusak tatanan demokrasi di Kota Bekasi," katanya.
Ariyanto Hendrata menyarankan agar PKS membuktikan satu kata dengan perbuatan. Selama ini PKS menyebar spanduk partai yang sangat peduli dengan kesulitan rakyat akibat kenaikan harga BBM. Ini waktu yang tepat membuktikan dengan menghentikan anggaran yang kurang tepat sasaran untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Termasuk anggaran 6 miliar rehab ruang paripurna DPRD Kota Bekasi
"Gak sulit kok kalo emang mau. Tinggal merubah anggaran rehab tersebut menjadi bantalan sosial untuk masyarakat yang tidak tercover dari pemerintah pusat," katanya.(*)
