 |
| Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan |
inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Terkait beredarnya selebaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai '8 Fakta Menarik PJ Bupati Dani Ramdan'mendapat perhatian serius dari aktivis muda Kabupaten Bekasi Jaelani Nurseha.
Mantan ketua BEM Universitas Pelita Bangsa tersebut mengatakan, isi propaganda tersebut sangat lebay. Sebetulnya propaganda seperti itu tidak perlu dipublish ke publik, sebab publik hanya memerlukan berkehidupan dengan layak dan infrastruktur yang baik. Pasalnya banyak persoalan di Kabupaten Bekasi yang belum terselesaikan seperti pengangguran dan pengawasan pembangunan infrastruktur yang belum maksimal.
" Iya terlalu lebay pemkab sekarang, yah itu memang tugas mereka rakyat bayar yah buat kerja. Coba Dani berikan banyak lapangan perkerjaan buat anak-anak yang baru lulus sekolah, jangan bersolek saja depan investor. Lalu berkaitan dengan infrastruktur jalan yang memang banyaknya pembangunan jalan lingkungan hanya di kawasan perumahan. Padahal yang lebih membutuhkan itu jalan di perkampungan," sesalnya.
Lalu diapun tertarik dengan klaim PJ Bupati Bekasi mengenai aplikasi pelayanan masyarakat sebagaimana disebutkan pada laman instagram @Pemkabbekasi pada Selasa (4/10/2022) bahwa; Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mulai melakukan digitalisasi pelayanan masyarakat seperti, sistem layanan perizinan, rekomendasi, perpajakan dan lain-lain.
Apabila masalah infrastruktur jaringan masih belum memadai. Hal tersebut tentu harus menjadi fokus utama terlebih dulu sebelum masuk ke ranah aplikasi/sistem pelayanan masyarakat.
"Jika kecepatan internet hanya diberikan 2 Mbps per SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), bagaimana bisa bekerja dengan cepat apalagi ingin mewujudkan smart city atau kota cerdas yang berbasis digital," imbuhnya.
Dia pun meminta PJ Bupati sebelum melakukan apapun harus terlebih dahulu melihat kesiapan infrastruktur internal pemerintahannya tersebut. Menurutnya agar tidak seperti kepemimpinan Bupati pendahulunya.
"Coba cek saja setiap Dinas, berapa maksimum kapasitas kecepatan internet yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfosantik", tutupnya.(imam)
