 |
| Proses pengerjaan pembangunan Pasar Kranji Baru yang akhirnya distop Dinas Dagperin dengan alasan Pt.ABB sebagai pengelola belum bayar kompensasi. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Beredarnya informasi akan ada rapat besar mengenai nasib kelanjutan pembangunan revitalisasi Pasar Kranji Baru pada Senin 3 April 2023 turut menuai komentar Presidium Marharn 98, Ricky Tambunan.
Ricky menyambut baik adanya pertemuan yang mengundang semua perwakilan Forkominda, dari mulai Sekda dan jajaran terkait, pihak investor PT.Annisa Bintang Blitar (ABB), Polres, Kodim, Kejari Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, Ketua DPRD, termasuk Ketua Komisi 1, 2 dan 3 termasuk perwakilan pedagang.
"Itu pertemuan bagus agar ditemukan solusi yang baik untuk kelanjutan pembangunan revitalisasi Pasar Kranji Baru,"ucapnya. Jumat (31/3/2023).
Dirinya mengingatkan pada pemerintah daerah Kota Bekasi harus membantu mempermudah Investor dan jangan mengada-ada untuk menekan investor. Artinya, kata dia, Pemkot Bekasi harus mementingkan kelanjutan pembangunan daripada kepentingan oknum-oknum yang mau mengambil kepentingan pribadi.
[cut]
"Jika sikap 'kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah' terus dilakukan oleh Pemkot Bekasi terhadap PT.ABB. Saya khawatir akan membuat kota ini dijauhi investor. Seharusnya dipermudah, ijin ijin dipermudah, seiring dgn kebijakan Presiden, Jokowi, jangan membuat Investor kapok,"tutur Ricky.
Dirinya mensinyalir ada itikad tidak baik, karena ada isu Pemkot Bekasi sudah mempersiapkan investor lain.
"Ditandai ada demo demo yang masif seolah-olah mewakili pedagang. Padahal diduga hanya ingin ABB diganti. Agar opini ini tidak menjadi pembenaran di mata publik. Maka Pemkot terutama Didagperind harus membantu kelancaran investor,"pesan Ricky.
Pria berkacamata ini juga membandingkan, revitalisasi Pasar Jatiasih yang sudah selesai. Namun pembayaran kompensasi nya belum tuntas 24 bulan, termasuk renovasi Pasar Bantar Gebang yang diduga baru 7 bulan dari 24 bulan pembayaran kompensasinya.
[cut]
"Lah kenapa Pasar Kranji Baru belum.boleh membangun sudah harus lunas 24 bulan. Ini kan intrik jahat. Padahal di dalam perjanjian kerjasama nya jelas bahwa kompensasi harus dibayar saat dimulainya pembangunan ditandai denganpenyerahaan SPL (surat penyerahan lapangan),"sindir Ricky.
"Ini pangkal berlarut-larut nya proses pembangunan itu. Ini yang mengorbankan pedagang. Jangan pedagang yang dikorbankan,"tandasnya.
Ricky juga memprediksi Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga akan berfikir panjang jika berani memutus kerjasama dengan PT.ABB baik dari sisi politis, dan ekonomi nya.
"Saya kira Plt Wali Kota Bekasi diujung akhir kepemimpinannya tidak akan membuat kebijakan konyol dan blunder buat posisi nya jika mengganti investor dengan yang baru. Masa mas Tri mau benturan dengan rekomendasi legislatif untuk meneruskan pembangunan dikelola PT.ABB,"pungkasnya.
[cut]
Sekedar diketahu, dalam rekomendasi DPRD Kota Bekasi intinya meminta Pemkot Bekasi memberikan SPL dan membiarkan pihak PT.ABB melaksanakan kewajiban pembangunan seperti diatur dalam PKS.(*)
